Kejati Tegaskan Kasus Rumjab Sekda Buleleng dan Penyerobotan Lahan Kejari Tabanan Masih Berproses

  • 16 Juli 2021 22:10 WITA
Kasi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) A. Luga Herlianto
Males Baca?


MCWNEWS.COM, DENPASAR - Kasus dugaan korupsi anggaran sewa rumah jabatan (Rumjab) Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali belakangan ini terkesan jalan ditempat. 

Pasalnya, sejak Kejati Bali menggelar jumpa pers terkait adanya temuan kasus ini di bulan Maret 2021, hingga berita ini ditulis, Jumat (16/7/2021) belum juga ada perkambangan yang mengarah untuk penetapan tersangka. 

Padahal, dalam perkara ini, penyidik pidana khusus (Pidsus) Kajati Bali juga telah memeriksa saksi termasuk mantan Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka. 

Namun, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Bali Zuhandi belum lama ini saat dikonfirmasi terkait perkembangan masus ini menjawab masih berjalan dan juga masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli. 

"Kasusnya masih jalan dan kami masih melakukan pemeriksaan saksi dan meminta pendapat ahli," jawab Zuhandi yang ditemui disela-sela vaksinasi masal di Kejati Bali dalam menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA). 

Tapi saat ditanya apakah ada calon tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta lebih ini? Zuhandi menjawab hingga saat ini belum ada. "Belum ada tersangka, tim masih bekerja," tandasnya. 

Sementara perkembangan kasus penguasaan lahan milik Kejari Tabanan, yang sudah ada 6 tersangka masing-masing WS, NM, NS, IKG, PM dan MK.

Kasi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) A. Luga Herlianto  menjawab masih menunggu penghitungan kerugian negera dari  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali. 

"Sampai saat ini apa yang kami mohonkan ke BPKP belum turun, jadi sabar dulu ya," jawab pejabat yang akrab disapa luga yang juga ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Selain itu Luga juga memastikan bahwa semua kasus korupsi yang ditangani Kejati Bali jalan dan masih berproses. 

Seperti diberitakan kasus korupsi tanah aset negara berupa lahan milik Kejari Tabanan yang berlokasi di Jalan Gelgel, Dauhpala, Tabanan yang diduga dilakukan WS, NM, NS, IKG, PM dan MK, bermula saat tanah pemberian dari Gubernur Bali untuk Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi Bali, untuk digunakan sebagai kantor dan rumah dinas Kejari Tabanan sejak tahun 1974.

Saat kantor Kejari Tabanan pindah, ada keluarga yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Bahkan keluarga ini langsung membangun kos-kosan. Setelah mediasi yang dilakukan gagal, penyidik Kejati Bali lalu menetapkan IKG, PM dan MK sebagai tersangka karena menyerobot tanah negara.

Selanjutnya pada tahun 1999, tiga anggota keluarga lainnya yaitu WS, NM dan NS kembali membangun rumah tinggal sementara dan toko di atas lahan tersebut tanpa alas hak yang sah. Ketiganya lalu menerima uang sewa dari pemanfaatan aset milik negara tersebut.

Penyerobotan tanah tersebut juga mengakibatkan Kejari Tabanan tidak bisa memanfaatkan tanah asetnya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 14,3 miliar, sebagaimana nilai aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

 

(eli)



TAGS :

Komentar