Yosep Titirlolobi: FS Jadikan Bangunan Double O Jaminan Kredit Rp10 Miliar

  • 20 Juli 2021 18:05 WITA
Yosep Titirlolobi, SH
Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG - Kuasa hukum Double O Yosep Titirlolobi dengan tegas membantah pernyataan dari pihak Ferry Saputra Pemilik Intraco Sorong melalui Kuasa Hukumnya di salah satu media cetak beberapa waktu lalu. 

Yosep menyebut klaim bahwa Direktur Utama Double O (Dirut. PT. Panca Indah Kurnia) pernah meminjam uang Rp1 miliar kepada pihak PT Intraco melalui FS Pimpinan PT Intraco sama sekali tidak benar. 

Dijelaskan Yosep, di tahun 2018 Pihak PT. Intraco melalui FS sendirilah yang mengambil pinjaman di salah satu bank dengan menjaminkan aset berupa tanah dan bangunan Double O. Padahal Bangunan Double O dan isinya bukan milik FS maupun PT Intraco. 

"Klien kami Direktur Utama Double O mengetahui asset bangunan yang dijaminkan oleh FS ke bank Aladalah pada saat bangunan Double O berdiri dan ada orang bank datang dengan pihak asuransi yang melakukan foto-foto bangunan D.O untuk tujuan melakukan asses nilai bangunan DO yang baru saja dibangun," kata Yosep. 

Saat itulah, lanjut Yosep, kliennya mengetahui kalau FS melalui usahanya PT. Intraco Eka Darma mengambil pinjaman di salah satu bank di Kota Sorong, dan atas jaminan bangunan Double O beserta isinya itulah pihak bank berani mencairkan Rp10 miliar pinjaman kepada FS pemilik PT Intraco Sorong. 

"Atas kejadian saat itu klien kami merasa tidak terima dan dengan tegas keberatan, karena Double O sudah investasi asset senilai Rp20 miliar di atas tanah tersebut," ujar Yosep. 

Menurutnya, jika suatu saat kredit FS macet maka Bank bisa menyita aset bangunan Double O yang kemudian akan sangat dirugikan. Oleh sebab itu, Double O meminta FS segera melunasi pinjaman kreditnya di bank tersebut. 

"Namun, FS sendiri sampai saat ini masih beralasan dan ketakutan jika harus melunasi pinjaman bank dan mengeluarkan aset bangunan Double O dari jaminan bank, maka kerugian besar buat FS, karena FS sendiri sudah mengeluarkan biaya administrasi yang cukup besar mulai dari biaya notaris, biaya APHT ditambah lagi biaya pelunasan kredit pipercepat sehingga beban besar buat FS," bebernya. 

Tidak sampai di situ, ungkap Yosep, agar aksinya tidak diketahui, FS dengan liciknya melakukan negosiasi secara pribadi dengan owner lainnya selaku pemegang saham di Double O, terkecuali Direktur Utama Double O selaku kliennya. 

Negosiasi FS itu adalah menawarkan pinjaman sebesar Rp1 miliar kepada para owner tersebut. Berdasarkan rayuan manis dari FS, akhirnya para owner berhasil mengikuti rayuan FS dengan alasan beritikad baik mengingat selain sudah mengenal cukup lama FS, tetapi juga para owner tidak mau masalah ini menjadi ribut berkepanjangan dan berpotensi mengganggu efektifitas serta kelancaran jalannya perusahaan ke depan. 

"Meskipun secara finansial lara owner pemegang saham mampu memodali dirinya masing-masing, maka keinginan dan tawaran dari FS Pimpinan PT Intraco Sorong diterima dan dibuatlah perjanjian pinjam-meminjam secara pribadi dengan masing-masing owner tersebut dengan FS tertanggal 18 September 2018," ungkap Yosep. 

Kata Yosep, tujuan FS menawarkan pinjaman Rp1 miliar adalah agar para owner tersebut membantu FS sehingga tidak memperpanjang masalah ini akibat dari perbuatan FS sendiri yang telah menggadaikan bangunan Double O tanpa ijin RUPS. 

Di samping itu, menurut Yosep, aksi licik dari FS ini adalah agar tidak didesak oleh Direktur Utama PT Panca Indah Kurnia. Sebab, sejak awal Dirut tidak terima perbuatan FS tersebut dan terus mendesak FS agar segera melunasi pinjamannya Rp10 miliar di bank. 

"Akibat perbuatan FS yang telah menggunakan bangunan Double O tanpa sepengetahuan semua pemilik saham yang ada di Double O yang jumlahnya 86.25%, dibanding pihak FS yang melalui anaknya hanya memiliki saham cuman 13.75%," tegas Yosep. 

Kesimpulannya, menurut Yosep, pernyataan pihak FS melalui Kuasa Hukumnya di salah satu media cetak bahwa Double O telah meminjam Rp1 miliar kepada FS adalah suatu kebohongan dan memutar balikkan fakta. 

"Karena klien kami Double O sudah secara tegas menyatakan sikapnya sejak awal bahwa dalam menjalankan perusahaan kami tidak butuh uang dari saudara FS satu rupiah pun karena Rp1 miliar itu sendiri diambil dari uang hasil pengajuan kredit oleh FS dengan menggunakan bangunan klien kami tanpa seijin dan sepengetahuan klien kami yang juga sebagai direktur utama PT Panca Indah Kurnia," kata Yosep. 

Ia juga sangat menyayangkan pernyataan kuasa hukum FS yg menyatakan Double O "tidak mampu membayar uang sewa tahunan karena alasan pandemi". 

"Kami pikir pernyataan kuasa hukum tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak paham atau sengaja berpura-pura tidak paham, bahwa kami tidak pernah menyatakan tidak mampu membayar sewa selama masih pandemi. Yang kami nyatakan adalah sempat terjadi "keterlambatan" pembayaran sewa di tahun 2020 akibat dari awal terjadinya pandemi di bulan maret 2020," katanya. 

Yosep meluruskan bahwa "tidak mampu bayar" selama pandemi dan "terlambat" membayar beberapa waktu saja dan akan segera membayar itu dua hal yang berbeda. Yang tidak dipahami pihak FS adalah soal kelonggaran waktu saja, dimana wajar di tahun 2020 adalah awal terjadi pandemi, jadi bukan tidak mampu membayar selama pandemi. 

"Faktanya, pada saat sidang mediasi kami telah ajukan point-point perdamaian yang isinya termasuk itikad baik kami untuk melunasi sewa namun saat itu pihak FS sama sekali tidak menerima bahkan tetap pada tuntutan dalam gugatannya, karena sesungguhnya motif FS itu semakin jelas terlihat hanya mengejar mimpinya hendak memiliki bangunan Double O dan segala isinya," kata dia. 

Hal itu, tambah Yosep, tentunya menyalahi aturan hukum sebab pada kenyataannya kerugian yang dialami FS dari sewa kontrak hanya sejumlah Rp300 juta, tapi FS tergiur dan bermimpi untuk memiliki bangunan Double O dan segala isinya yg didasarkan pada klausul Pasal 6 perjanjian yang mana klausul tersebut jelas-jelas terlarang dan menyalahi hukum. 

Klausul seperti ini, demikian Yosep, serupa sebagaimana ditegaskan Pasal 12 UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mana klausul seperti itu mengandung perjanjian milik "Beding" yg jelas-jelas dilarang oleh UU dan berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang konsisten melarang terkait klausul "beding" seperti ini. 

"Masa Kuasa Hukum FS yang sudah senior tidak paham hal semacam itu," ujar Yosep. 

Terkait ucapan kuasa hukum yang meminta agar pihak Double O memperlihatkan bukti atas pernyataan bahwa FS telah menggunakan bangunan Double O ke bank, Yosep memastikan hal itu tentu dilakukan upaya hukum lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti pendukung yang sudah dikantongi serta saksi-saksi yg menerangkan fakta. 

"Selanjutnya pihak polisi lah yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan lebih lanjut baik terhadap pihak bank atau pihak manapun juga yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana," pungkas Yosep.

 

(sev)



TAGS :

Komentar