Terungkap, Ada Maladministrasi dalam Proses Alih Status Pegawai KPK

  • 21 Juli 2021 15:55 WITA
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menggelar konpers terkait TWK KPK secara virtual
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi (maladministrasi) proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)..

Temuan pelanggaran itu berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman merujuk laporan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan, temuan maladministasi itu terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

"Dalam kerangka pemeriksaan, Ombudsman RI menelaah berbagai dokumen dan meminta keterangan pihak terlapor (KPK dan BKN), dan pihak terkait (Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PAN-RB). Adapun fokus pemeriksaan adalah perihal penyusunan regulasi, proses pelaksanaan, dan penetapan hasil dari asesmen TWK," ujar Robert, Rabu (21/7/2021).

Robert menyampaikan, dalam tahap penyusunan regulasi telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Temuan penyimpangan prosedur, kata Robert, terjadi pada pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri Pimpinan kementerian atau lembaga.

"Seharusnya dihadiri para perancang, JPT, administrator, yang dikoordinasi dan dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

Sementara penyalahgunaan wewenang, sambungnya, terjadi dalam hal penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang justru tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut. Diantaranya, Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan serta Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, Robert juga menjelaskan perihal tugas dan fungsi KPK 
yang harus sejalan dengan asas transparansi dan partisipasi dalam pembuatan regulasi. Nyatanya, tugas dan fungsi KPK tidak transparan dan partisipatif.

"Ombudsman berpendapat, KPK melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, yakni tidak menyebarluaskan informasi ihwal rancangan Peraturan KPK pada sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan hingga enam kali rapat harmonisasi terhadap rancangan Peraturan KPK tersebut," tegas Robert.

Sedangkan pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK, ditemukan maladministrasi yang di mana, Bada Kepegawaian Negara (BKN) tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Dalam pelaksanaannya, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut.

"Pada akhirnya, menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi AD dan pada saat pelaksanaan asesmen TWK, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat (observer) dan asesmen sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPSIAD), Badan Intelijen Strategis ( BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (PUSINTEL AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN)," bebernya.

Ombudsman RI juga menemukan telah terjadi maladministrasi pada tahapan penetapan hasil asesmen TWK. Pertama, kata Robert, Ketua KPK telah melakukan perbuatan tidak patut dalam menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal itu, sangat merugikan hak pegawai KPK.

Kedua, terjadi pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada, 17 Mei 2021. Di mana, Presiden menegaskan bahwa hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK dan bukan malah serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.

Ketiga, telah terjadi maladministrasi pengabaian terhadap pernyataan Presiden Jokowi pada, 17 Mei 2021 dan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, lima pimpinan KPK, Ketua KASN, serta Kepala LAN, terkait kepastian status Pegawai KPK dan hak memperoleh perlakukan adil dalam hubungan kerja.

Atas dasar itu, Ombudsman memberikan rekomendasi kepada pimpinan dan sekjen KPK untuk ditindaklanjuti, diantaranya, memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah.

Kedua, hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk 
memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ketiga, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

 

(ads)



TAGS :

Komentar