KPK Pelajari Rincian Hasil Laporan Ombudsman terkait Maladministrasi TWK

  • 21 Juli 2021 20:45 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima salinan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

KPK bakal mempelajari secara detail laporan Ombudsman yang menemukan adanya potensi maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK tersebut.

"Kami telah menerima salinan dokumen dimaksud dan segera mempelajarinya lebih detil dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangan resminya, Rabu (21/7/2021).

Kendati belum memutuskan tindaklanjut laporan potensi maladministrasi pelaksanaan TWK tersebut, kata Ali, pihaknya tetap menghormati Ombudsman. KPK menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman tersebut.

"KPK menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah disampaikan kepada publik hari ini," terangnya.

Saat ini, sambung Ali, KPK juga masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi atas Perkom nomor 1 tahun 2021. Tak hanya itu, KPK juga sedang menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak. 

"KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK. Yang pasti sampai dengan hari ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN," bebernya.

Saat ini, KPK masih fokus untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bela negara serta wawasan kebangsaan untuk 18 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sebanyak 18 pegawai tersebut, sudah diberangkatkan ke Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, untuk mengikuti diklat bela negara dalam rangka proses menjadi ASN, pada siang tadi.

"Hari ini Rabu, 21 Juli 2021 pukul 14.00 WIB kami baru saja melaksanakan apel pemberangkatan pegawai KPK yang akan mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pertahanan (UNHAN) RI yang akan dibuka hari Kamis, 22 Juli 2021 jam 09.00 WIB di UNHAN RI," beber Ali.

"Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang taat hukum, KPK akan menghormati setiap putusan hukum. Dan, KPK akan memberitahukan kepada publik," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi (maladministrasi) proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Temuan pelanggaran itu berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman merujuk laporan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan, temuan maladministasi itu terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

"Dalam kerangka pemeriksaan, Ombudsman RI menelaah berbagai dokumen dan meminta keterangan pihak terlapor (KPK dan BKN), dan pihak terkait (Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PAN-RB). Adapun fokus pemeriksaan adalah perihal penyusunan regulasi, proses pelaksanaan, dan penetapan hasil dari asesmen TWK," ujar Robert, Rabu (21/7/2021).

 

(ads)



TAGS :

Komentar