Jaksa KPK : Nurdin Abdullah Terima Suap Hingga Gratifikasi Nyaris Rp13 Miliar

  • 22 Juli 2021 19:05 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur non-aktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menjalani sidang perdana terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi. Dalam sidang perdananya, Nurdin Abdullah didakwa oleh tim Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menerima suap dan gratifikasi senilai hampir Rp13 miliar. 

Jaksa KPK, M Asri Irwan menyatakan, Nurdin Abdullah didakwa menerima suap bersama-sama dengan Sekretaris Dinas non-aktif Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat. Suap yang diterima Nurdin melalui Edy Rahmat sejumlah Rp2,5 miliar.

Sementara suap yang diterima Nurdin secara pribadi sejumlah 150.000 dolar Singapura atau setara Rp1,59 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, nilai suap yang diterima Nurdin secara langsung maupun melalui Edy Rahmat sekira Rp4,09 miliar.

"Terdakwa secara langsung menerima uang tunai sejumlah SGD150.000 dan melalui Edy Rahmat menerima uang tunai yaitu sejumlah Rp2.500.000.000 atau sekitar jumlah itu," kata Jaksa Asri Irwan saat membacakan surat dakwaan Nurdin Abdullah, Kamis (22/7/2021).

Uang suap yang diterima Nurdin Abdullah salah satunya berasal dari Bos PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto. Agung diduga sengaja menyuap Nurdin Abdullah agar perusahaannya dimenangkan dalam pelelangan proyek pekerjaan di Dinas PUTR Sulawesi Selatan.

"Dan memberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan milik Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin," imbuhnya.

Sementara terkait penerimaan gratifikasi, Nurdin Abdullah didakwa telah menerima uang sebesar Rp6,58 miliar dan 200.000 dolar Singapura atau setara Rp2,1 miliar. Jika dijumlah, total gratifikasi yang diterima Nurdin Abdullah selama menjabat Gubernur Sulsel yakni, senilai Rp8,68 miliar.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi," kata Jaksa Asri.

Sejumlah uang gratifikasi yang diterima Nurdin diantaranya berasal dari Bos PT Ganjing Raya, Robert Wijoyo senilai Rp1 miliar. Kemudian, berasal dari pemilik PT Mega Bintang Utama Nurwardi Bin Pakki alias H Momo senilai Rp1 miliar dan 200.000 dolar Singapura.

Selanjutnya,  berasal dari Komisaris Utama PT Karya Pare Sejahtera, Fery Tanriady sejumlah Rp2,2 miliar. Berasal dari Pemilik PT Lompulle, Haeruddin, senilai Rp1 miliar. Serta, Rp1 miliar yang berasal dari sejumlah pihak melalui rekening atasnama pemilik Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak.

Atas perbuatan suapnya, Nurdin didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terkait gratifikasi, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(ads)



TAGS :

Komentar