DAP Sebut Paksa Vaksin Adalah Pelanggaran HAM

  • 30 Juli 2021 11:10 WITA
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat Manawir Paul Finsen Mayor, S.IP
Males Baca?


MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat Manawir Paul Finsen Mayor, S.IP meminta Pemerintah tidak memaksakan Vaksin kepada masyarakat.

Hal ini dikatakan Manawir kepada awak media melalui rilis pada Jumat (30/7/2021). Menurutnya, pemaksaan Vaksin Covid-19 kepada masyarakat adalah bentuk pelanggaran HAM. 

"Silahkan saja itu Vaksin menjadi Program pemerintah, tetapi jangan melakukan pemaksaan kepada masyarakat Adat Papua. Sebab kalau pemerintah melakukan pemaksaan kepada masyarakat adat Papua untuk harus di vaksin itu pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM )," kata Manawir.

Oleh sebab itu atasnama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat, pihaknya mengingatkan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah agar jangan melakukan pemaksaan kepada Masyarakat Adat Papua untuk divaksin. Ditegaskan, pihaknya akan mengambil langkah hukum jika vaksin Covid-19 masih dipaksakan.

"Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat akan mengambil langkah Hukum untuk melindungi segenap Masyarakat Adat Papua dari tindakan pemaksaan kehendak itu," ucapnya.

Menurutnya, vaksin bukanlah syarat administratif. Jangan sampai karena tidak mau divaksin lantas T
Tunjangannya/tunjangan Penghasilan Pegawai ( TPP ) Sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) mau ditahan.

"Kalau sampai begitu, itu tidak benar dan menurut kami itu pelanggaran HAM karena masuk unsur pemaksaan. Bahaya Covid-19 itu harus di sosialisasikan secara utuh kepada masyarakat adat Papua jangan sepotong sepotong," ucapnya.

Dikatakan, Papua Barat sebagai wilayah kekhususan bagi Masyarakat Adat Papua atau wilayah otonomi khusus Papua yang khusus itu adalah Hukum Adat Papua, jadi bila dipaksakan masyarakat adat Papua dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan melebar.

"Kalau terjadi masalah, misalnya kejang- kejang otot dan atau mengalami kematian maka kasus seperti ini akan melebar kemana-mana. Masyarakat adat Papua bisa palang Jalan, bisa melakukan serangkaian aksi-aksi yang berakibat Fatal. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat segera Mencabut Sertifikat Vaksin karena bukan syarat administratif agar masyarakat dapat berpergian cukup dengan PCR dan Swab Anti Gen," pungkasnya.

 

(dy)



TAGS :

Komentar