Kasus Korupsi Tanah di Jakarta, KPK Jebloskan Pengusaha Rudy Hartono ke Penjara

  • 02 Agustus 2021 21:05 WITA
Konpers penahanan tersangka Rudy Hartono Iskandar di Gedung Merah Putih KPK
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (PT ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI). Rudy Hartono dijebloskan ke penjara usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, pada hari ini

"Untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka RHI selama 20 hari pertama," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

Suami dari Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene tersebut bakal menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari kedepan terhitung mulai 2 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021. KPK menjebloskan Rudy Hartono di Rutan belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Lebih dulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid 19 di dalam lingkungan Rutan KPK.pada Rutan KPK Kavling C1," kata Firli.

Adapun, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang dan satu korporasi terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Empat orang tersangka itu di antaranya Yoory C Pinontoan selaku Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Antara Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo.

Kemudian, Tommy Adrian selaku Direktur Adonara Propertindo, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan satu tersangka korporasi yakni PT Adonara Propertindo. Perbuatan para tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp152 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(ads)



TAGS :

Komentar