LBH Gerimis Usul 512 Honorer Diangkat Sebagai PNS pada Pemprov Papua Barat

  • 03 Agustus 2021 12:21 WITA
Ilustrasi (Foto:TB)
Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH - Gerimis) Yosep Titirlolobi mengusulkan agar 512 pekerja honorer pada Pemprov Papua Barat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) daripada harus membuka penerimaan CPNS. 

Hal itu diusulkan Yosep kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Menurut Yosep, mayoritas pekerja honorer tersebut sudah mengabdi pada Pemprov Papua Barat selama belasan tahun. Oleh karenanya, ia meminta agar Dominggus mengakomodir ratusan honorer tersebut untuk menjadi PNS. 

Yosep mengaku sempat berdiskusi dengan ratusan tenaga honorer tersebut. Kata Yosep, para honorer tersebut belum memiliki legalitas yang jelas sebagai ASN. 

Hal itu yang membuat Yosep meminta agar para honorer tersebut diutamakan oleh Pemprov Papua daripada harus membuka formasi CPNS yang baru.

"Mengingat honorer 512 mereka seperti dikebiri hak-haknya oleh para oknum pejabat yang mempunyai niat terselubung dalam mencari kesempatan untuk memasukkan keluarga atau anak mereka masuk ASN tanpa melalui Honorer dulu," kata Yosep melalui keterangan resminya, Selasa (3/8/2021).

"Saya pernah diundang bertemu dengan mereka para tenaga honorer 512 orang, dua kali dalam bulan Mei dan bulan Juli mereka mengundang saya ke Manokwari, mereka mengadu kesaya Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) untuk bisa memperjuangkan nasib mereka," imbuhnya.

Berdasarkan cerita yang didengar Yosep dari para tenaga honorer, mereka sudah mengabdi sejak Papua Barat masih bernama Irian Jaya. Namun, loyalitas tersebut tidak pernah diperhatikan oleh Gubernur Papua Barat. Padahal, mereka sudah bertemu dengan semua pejabat di Pemprov Papua Barat.

"Inikan sangat lucu, apalagi tenaga honorer 512 orang itu hampir 90% adalah Orang Asli Papua, terus dimana Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD, Ketua MRP dan Sekda Papua Barat yang katanya Orang Asli Papua tetapi tidak bisa melihat jeritan mereka tenaga honorer 512 yang sudah mengabdi menjadi honorer belasan tahun, padahal mereka hampir semua tenaga honorer adalah Orang Asli Papua" bebernya.

Yosep mengklaim, sebelumnya juga ada surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PAN-RB) beberapa tahun lalu untuk mengangkat ratusn tenaga honorer tersebut menjadi ASN. 

Namun sangat disayangkan, kata Yosep, itu tidak dilakukan Pemprov Papua Barat sampai saat ini. Sehingga, untuk menutup kebobrokan Pemprov Papua Barat, tenaga honorer 512 diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai P3K tetapi mereka tetap masih berstatus honorer karena gaji mereka masih ditanggung oleh APBD Papua Barat.

Sedangkan tenaga honorer 512 disatu paketkan dengan 1283, kenapa sampai dibagi menjadi dua bagian 771 CPNS dan 512 tenaga honorer PPPK, sedangkan mereka yang di angkat menjadi ASN bukan berdasarkan usia, tetapi masa kerja dan pada waktu monotorium tidak ada penerimaan sampai usia bertambah, akhirnya tenaga honorer 512 digiring ke PPPK padahal waktu masih menjadi wacana untuk adanya PPPK di Papua Barat, bahkan sebenarnya PPPK di Papua Barat itu bukan untuk tenaga administrasi, tetapi itu untuk tenaga lapangan, ini namanya aturan di kebiri oleh Pemprov Papua Barat.

Yang lucunya lagi sebagian yang usianya sudah lewat umur mereka nekat masuk CPNS dengan membuat suatu perubahan dimana Akte kelahiran dirubah, ijasah SD sampai ijazah terakhir hanya karena mereka tidak mau diterima dulu menjadi honorer PPPK, ini ada apa dan siapa pejabat yang bermain sehingga banyak tenaga honorer yang belasan tahun mengabdi tidak perna di angkat menjadi CPNS, seharusnya Gubenur Papua Barat harus jeli melihat hal ini, tegas Yosep.

Tentu ini sangat merugikan tenaga honorer 512, karena dari sisi status mereka bukan sebagai ASN dan kapan saja bisa diberhentikan oleh Pemprov Papua Barat, ini yang tidak kami inginkan dan dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langka hukum dengan akan mendaftarkan gugatan di PTUN Jayapura dengan menggugat Pemprov Papua Barat dan Kementerian PAN-RB kita tunggu saja setelah COVID ini mulai kondusif," tegas Yosep.

 

(jci/ads/red)



TAGS :

Komentar