Anggaran Pembangunan Kantor DPRD Raja Ampat Terpotong untuk Penanganan Covid-19

  • 12 Agustus 2021 18:25 WITA
Kepala Dinas Perumahan kawasan Pemukiman, tata ruang dan pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Mikrad J. ST, MT

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, WAISAI - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada umumnya dan terlebih khusus Kabupaten Raja Ampat mengakibatkan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan Kantor DPRD Raja Ampat harus mengalami refocusing.

Padahal Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan sedang gencar-gencarnya melakukan persiapan proses lanjutan pembangunan kantor wakil rakyat tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Mikrad J. ST, MT mengatakan bahwa untuk pembangunan Kantor DPRD di tahun 2020 mengalami refocusing sebesar Rp4 miliar.

"Yah sedikit tambahan saja, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Tata Ruang, dan Pertanahan hanya melanjutkan pekerjaan pembangunan Kantor DPRD Raja Ampat yang sebelumnya ditangani oleh Dinas PU," ucap Mikrad saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/8/2021).

Dikatakannya, saat pelimpahan pembangunan Kantor DPRD kepada pihaknya, anggaran yang tertera di DPA sebesar Rp5 miliar. Namun karena pandemi Covid-19, anggaran tersebut mengalami refocusing sebesar Rp4 miliar.

"Dan hanya Rp1 miliar saja yang digunakan untuk pembangunan di tahun 2020 lalu," bebernya.

Ditambahkan, untuk tahun 2021 anggaran yang disiapkan sekitar Rp18 miliar namun karena mengalami refochusing, dipotong hingga tersisa Rp10 miliar untuk pembangunan kantor DPRD Raja Ampat tahun 2021.

Mikrad menjelaskan, di tahun 2020 lalu kelanjutan pekerjaan pembangunan Kantor DPRD terfokus pada rekonstruksi bangunan.

Hal ini karena bangunan di atas dua lantai harus memperhitungkan sebab akibatnya.

"Jadi jangan asal membangun tanpa perencanaan yang matang karena bisa menimbulkan dampak yang fatal," tegasnya.

Menurutnya, untuk proses lanjut saat ini dalam pelelangan di ULP sehingga hal tersebut bukan menjadi kewajibannya untuk menilai.

Pihaknya hanya menyusun perencanaan agar pembangunan kantor tersebut bisa berjalan dengan baik. 

"Kami berharap pembangunan Kantor DPRD Raja Ampat bisa secepatnya selesai agar pelayanan wakil rakyat terhadap masyarakat bisa berjalan pula dengan baik. Karena yang pasti kantor tersebut milik rakyat," pungkas Mikrad

 

(Isak)



TAGS :

Komentar