KPK Bantu Kejaksaan Cek Lokasi Kasus Dugaan Korupsi Tambang PT Toshida

  • 13 Agustus 2021 13:25 WITA
KPK dan Kejati Sultra Sambangi Lokasi Tambang yang Dikorupsi PT Toshida

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Korwil IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara menangani kasus dugaan korupsi tambang PT Toshida Indonesia. KPK membantu melakukan pemeriksaan fisik di lokasi yang menjadi tempat korupsi tambang PT Toshida Indonesia.

Adapun, lokasi tambang yang diperiksa berada di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan dilakukan pada 10-11 Agustus 2021. Pemeriksaan juga dilakukan dilakukan bersama Auditor BPKP Sultra dan Ahli Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehitanan (KLHK).

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Direktorat Korwil IV KPK dengan Penyidik Kejati Sultra, terkait penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Rencana Kerja dan Anggara Belanja (RKAB) PT Toshida Indonesia.

"Dalam perkara ini diduga kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp168 miliar. Yakni dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak dibayarkan PT Toshida sejak perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2009 hingga 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (13/8/2021).

Selama aktivitasnya dalam kurun waktu tersebut, PT Toshida diketahui tidak membayar PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hingga berakibat pada kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, KLHK mencabut IPPKH PT Toshida. 

Namun setelah KLHK mencabut ijin tersebut, PT Toshida ternyata masih melakukan penambangan dan kegiatan operasional berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Dinas ESDM Sultra ke PT Toshida. 

Ali menjelaskan dalam penanganan perkara ini Direktorat Korwil IV KPK memberi dukungan dan pendampingan kepada Kejati Sulawesi Tenggara. 

"KPK bersama dengan para pihak selain melakukan pemeriksaan fisik setempat, juga fasiltasi dukungan keterangan Ahli yang dibutuhkan oleh Penyidik Kejati Sultra sejak Senin - Jumat 9-13 Agustus 2021," kata Ali.

Lebih lanjut, kata Ali, KPK juga akan membantu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sidang Praperadilan yang diajukan tersangka Bn (Buhardiman) mantan Plt Kepala Dinas ESDM. 

"Rangkaian kegiatan ini sebagai bentuk dukungan KPK terhadap penyelamatan sumber daya alam dari para pihak yang melakukan kegiatan illegal mining," kata Ali.

Menurut Ali, kegiatan kolaborasi dan sinergi antar-penegak hukum dan instani terkait di kementerian/lembaga ini bertujuan agar penyelamatan Sumber Daya Alam dapat dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat.  

"Dampak tindak kejahatan di sektor SDA bukan hanya merugikan keuangan negara, namun jauh lebih luas lagi yaitu berkaitan dengan bencana alam dan kualitas hidup masyarakat serta kerusakan lingkungan," pungkasnya.

 

(ads)



TAGS :

Komentar