Yosep: Kritik Terhadap Kinerja Gubernur Papua Barat Tidak Ada Hubungan dengan Pilkada

  • 17 Agustus 2021 18:00 WITA
Direktur LBH Gerimis Papua Barat Yosep Titirlolob
Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG - Kuasa hukum Gubernur Papua Barat memberi warning kepada semua pihak termasuk masyarakat Papua Barat untuk tidak menyebarkan hoaks tentang klienya menjelang momen Pilkada yang semakin dekat.

Menanggapi statmen kuasa hukum Gubernur Papua Barat, Direktur LBH Gerimis Papua Barat Yosep Titirlolobi angkat bicara dan menyatakan pernyataan tersebut salah alamat.

Yosep mengatakan bahwa warga masyarakat Papua Barat memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945.

Ini bisa dilihat di Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, selain itu UU No 39 tahun 1999 Pasal 22 ayat (3) tentang kebebasan berekspresi".

"Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, karena kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan," ungkap Yosep, Selasa (17/8/2021).

Menurutnya, untuk mengkritisi pejabat publik baik itu Presiden, Menteri, Gubernur dan juga Bupati/Walikota tentang kinerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan tidak boleh dilarang oleh siapapun.

"Karena kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan lewat hukum untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang lain," tegasnya.

Mengenai kritikannya kepada Gubernur Papua Barat soal kinerjanya, Yosep mengatakan tidak ada hubungan dengan Pilgub Papua Barat karena Pilgub serentak sendiri masih akan dilaksanakan tahun 2024.

"Artinya masih ada 3 tahun lagi baru Pilkada Gubernur serentak se Indonesia," ucap Yosep yang juga salah satu pengacara di Papua Barat.

Namun demikian lanjutnya, apa yang dikatakan kuasa hukum Gubernur Papua Barat adalah hal yang wajar.

Hanya saja lanjutnya, kuasa hukum Gubernur Papua Barat tidak mempunyai kewenangan untuk melarang masyarakat melakukan fungsi kontrol dalam mengkritisi Gubernur tentang kinerjanya yang belum dirasakan pro terhadap rakyat.

"Apabila mengkritisi Gubernur secara pribadi atau sukunya itu memang salah dan bisa dipidanakan, tetapi bila ada yang mengkritisi Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Barat tentang Kinerjanya tidak ada aturan yang melarang itu, selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar KUHP yang telah diatur di dalam Pasal 310, 311, 316 dan 207," jelasnya.

Oleh karenanya, mengkritisi Gubernur maupun Wakil Gubernur Papua Barat adalah sesuatu yang tidak perlu ditakutkan oleh kuasa hukum Pemprov Papua Barat.

"Presiden saja dikritisi karena kinerjanya belum dirasakan seluruh masyarakat Indonesia dalam menangani Covid-19 biasa-biasa saja, karena presiden tahu bahwa masyarakat punya hak untuk melakukan fungsi kontrol," pungkasnya.

(ag/lis/red)



TAGS :

Komentar