Prihatin Konflik Berkepanjangan, LP3BH Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

  • 21 Agustus 2021 13:10 WITA
Ketua LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy
Males Baca?


MCWNEWS.COM, MANOKWARI  - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy turut angkat bicara terkait konflik yang berlangsung di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Dirinya meminta kepada Pemerintah melalui TNI/Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) yang terlibat konflik bersenjata untuk menghormati prinsip-prinsip perlindungan hukum yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law/IHL).

"Dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut jelas mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konflik bersenjata di dunia," ucap Yan melalui pesan singkatnya, Sabtu (21/8/2021).

Menurutnya, IHL memberi perlindungan hukum bagi semua korban perang/konflik bersenjata, termasuk warga sipil, kombatan yang terluka, ditangkap atau sudah menyerah.

"Kami telah menerima informasi dari kontak person LP3BH di Ilaga bahwa akibat konflik bersenjata yang melibatkan TNI/Polri dengan TPN PB tersebut telah mengakibatkan warga sipil di Distrik Ilaga Utara dan Distrik Gome Utara mengungsi," tuturnya.

"Padahal mereka warga sipil di kedua distrik tersebut telah sempat kembali ke kampung halamannya pada bulan Juni dan Juli 2021. Namun akibat terjadi konflik bersenjata tersebut dan dilaporkan adanya pengejaran anggota TPN PB oleh personil TNI/Polri hingga masuk ke kampung Mundidok, di wilayah Kabupaten Puncak, Papua hingga membakar honai, sehingga menyebabkan warga sipil di kampung tersebut takut dan mengungsi ke hutan-hutan," lanjutnya.

Dikatakan, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pihaknya sebagai Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Padahal IHL atau Hukum Humaniter Internasional menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara atau organisasi di luar negara terikat oleh IHL. 

Sehingga menurut Yan Christian Warinussy, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi TNI dan Pimpinan tertinggi Polri seharusnya mengambil langkah tegas dalam menghentikan konflik bersenjata di wilayah Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Puncak dan sekitarnya yang semakin jelas latar belakang dan motifnya dewasa ini.

"Perlindungan terhadap warga sipil merupakan aspek penting dalam konteks prinsip-prinsip HAM yang diadopsi serta diatur dalam UUD 1945 berikut UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM," pungkasnya.

 

(ag/lis)



TAGS :

Komentar