Bupati Sorong Digugat karena Cabut Izin Perusahaan Perkebunan Sawit, DAP Siap Beri Bantuan Advokasi

  • 22 Agustus 2021 21:45 WITA
Yan Christian Warinussy
Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG - Bupati Sorong belum lama ini mencabut 4 izin lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah pemerintahannya. Keempat perusahaan sawit yang dicabut izinnya tersebut adalah PT Inti Kebun Lestari, PT Cipta Papua Plantation, PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo.

Langkah tegas Bupati Sorong dalam mencabut izin perusahaan mendapat apresiasi dari Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat,

"Atas nama Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat, selaku Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepada Bupati Sorong," tutur Yan Christian Warinussy melalui pesan singkatnya, Minggu (22/8/2021) malam.

Yan lantas mengungkapkan jika pihaknya menerima informasi bahwa saat ini 3 dari 4 perusahaan yang dicabut izinnya tersebut telah melayangkan gugatan terhadap Bupati Sorong ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Ketiga perusahaa yang mengajukan gugatan yakni PT Inti Kebun Lestari, PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo.

DAP Wilayah III Doberay lanjutnya sangat menghargai langkah hukum yang diambil ketiga perusahaan tersebut karena hal itu sesuai amanat UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Sementara pada sisi lain, DAP Wilayah III Doberay menyatakan bahwa langkah Bupati Sorong memperoleh dukungan dari masyarakat adat yang memiliki Ulayat di area produksi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Sehingga berdasarkan amanat Pasal 18 B Undang-ndang Dasar 1945, serta eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PUU-X/2012 yang memberi penguatan terhadap masyarakat adat dan hutan adatnya, termasuk di Tanah Papua.

"Oleh karena itu, DAP Wilayah III Doberay akan ikut berada pada barisan Masyarakat Adat Papua dalam memberi pembelaan serta langkah-langkah advokasi berdasar hukum bagi posisi Bupati Sorong di depan PTUN Jayapura," tegasnya.

 

(ag/red)



TAGS :

Komentar