ICW Desak Juliari Batubara Divonis Penjara Seumur Hidup di Kasus Korupsi Bansos

  • 23 Agustus 2021 11:32 WITA
Juliari kenakan baju batik biru saat menjalani sidang suap pengadaan bansos

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) tak sepakat dengan tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Di mana sebelumnya, jaksa KPK melayangkan tuntutan 11 tahun penjara terhadap Juliari.

Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, hukuman yang pantas diberikan kepada Juliari Batubara yakni penjara seumur hidup.

Oleh karenanya, ICW mendesak agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhi hukuman penjara seumur hidup terhadap Juliari.

"ICW mendesak agar majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi bansos dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup penjara kepada Juliari Peter Batubara," kata Kurnia Ramadhana melalui pesan singkatnya Senin (23/8/2021).

Kurnia membeberkan, terdapat sekira empat argumentasi yang sesuai dengan hukuman penjara seumur hidup untuk Juliari Batubara. Pertama Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Sehingga, berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat.

Kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini, menurut Kurnia, menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, bagi masyarakat.

Ketiga, Kurnia berpandangan Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Padahal, dua pihak swasta yakni Ardian Maddanatja dan Harry Van Sidabukke telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari.

"Keempat, hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19," imbuhnya.

ICW juga turut mengingatkan majelis hakim soal Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di mana, Pasal tersebut menegaskan bahwa Hakim wajib memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

"Maka dari itu, keadilan bagi korban korupsi bansos harus menjadi pertimbangan utama majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Juliari," beber Kurnia.

"Terakhir, hukuman seumur hidup penjara tidak cukup untuk mantan pejabat korup seperti Juliari. Untuk itu majelis hakim harus pula menambahkan dengan jenis hukuman lain, seperti denda dan uang pengganti maksimal juga pencabutan hak politik selama lima tahun," pungkasnya.

Sekadar informasi, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Peter Batubara, hari ini. Juliari bakal divonis atas kasus dugaan suap terkait pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

 

(ads)



TAGS :

Komentar