KPK Apresiasi Putusan Hakim terhadap Juliari Batubara

  • 23 Agustus 2021 17:30 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. KPK juga mengapresiasi putusan pidana tambahan yang diberikan majelis hakim terhadap Juliari.

Demikian diungkapkan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menanggapi putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Juliari Batubara. Hakim juga meminta Juliari Batubara untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

"KPK menghormati putusan Majelis yang menyatakan bahwa dakwaan Tim JPU KPK terbukti," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (23/8/2021).

"Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana kami tuangkan dalam amar tuntutan," imbuhnya.

KPK berharap putusan tersebut bisa memberikan efek jera terhadap Juliari Batubara. Tak hanya itu, pidana tambahan terhadap Juliari berupa pembayaran uang pengganti Rp 14,5 miliar sekaligus menjadi upaya asset recovery hasil tindak pidana korupsi secara optimal. 
 

"Berikutnya, kami akan mempelajari seluruh isi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan langkah selanjutnya, tentu setelah menerima salinan putusan lengkapnya. KPK bertekad untuk terus bekerja keras, melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Juliari terbukti menerima suap terkait pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Atas perbuatannya tersebut, Juliari divonis hukuman 12 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan hukuman denda terhadap Juliari Batubara sebesar Rp500 juta, yang bila tidak dibayarkan, diganti dengan pidana enam bulan kurungan.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Juliari. Pidana tambahan tersebut yakni, berupa kewajiban Juliari Batubara untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar.
Uang pengganti Rp14,5 miliar tersebut wajib dibayarkan oleh Juliari satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap alias inkrakh. Jika Juliari tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan lainnya yakni berupa pencabutan hak politik Juliari. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik Juliari dicabut selama sekira empat tahun setelah mantan Mensos tersebut selesai menjalani pidana pokok.

Vonis 12 tahun penjara tersebut lebih tinggi satu tahun dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana sebelumnya, jaksa menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim, Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Juliari diyakini menerima suap dari sejumlah pengusaha penggarap proyek pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.
Juliari Batubara terbukti telah menerima suap sebesar Rp32.482.000.000 (Rp32 miliar) dari para pengusaha atau vendor yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19 melalui dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.

 

(ads)



TAGS :

Komentar