GIAK Nilai Vonis 12 Tahun Penjara kepada Juliari Terlalu Rendah

  • 24 Agustus 2021 01:37 WITA
Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) DR. Jerry Massie PhD.
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Juliari terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19.

Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) DR. Jerry Massie PhD., angkat bicara dan mengaggap vonis tersebut tidak terlalu berat.

"Bagi kami tidak terlalu berat jika melihat perbuatannya yakni merampok duit Bansos dan menerima suap Rp32,4 miliar," ucapnya, Selasa (24/8/2021).

Harusnya kata Jerry ada tiga vonis yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor. Pertama seumur hidup, vonis mati atau paling lama 20 tahun penjara. 

"Nah aspek keadilan tak diterapkan oleh Majelis hakim. Jadi seharusnya hukuman dengan perbuatan harus seimbang. Ada yang mempertanyakan putusan hakim ini. Apakah mereka cari save atau apa," ujarnya.

Menurutnya, jika seperti ini pihaknya meyakini pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan efisien dan efektif.

"Indonesia kan nomor 3 di Asia, jadi harus ada perubahan khususnya masa hukuman bagi para koruptor. Kalau Juliari dihukum 12 tahun itu tak sebanding dengan perbuatannya," tegasnya.

Oleh karenanya, GIAK mendorong lembaga peradilan melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan perbuatan pelaku agar UU TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 itu tetap berdiri kokoh.

"Bahkan kalau tidak diterima hukuman mati pilih saja miskinkan pejabat. Amerika Serikat pun melakukan hal yang sama. Berbeda dengan Korut, Taiwan, RRC dan Vietnam para koruptor tempatnya di dalam liang lahat," ucapnya.

Dikatakan, jika tidak ada hukuman berat bagi koruptor dirinya yakin sampai kapan pun sulit untuk membasmi dan memberangus koruptor di tanah air. Ia juga meminta Presiden Jokowi turun tangan karena KPK di bawah kendali presiden.

"Perlu ada tindakan kongkrit bukan tindakan konyol. Para koruptor yang merampok uang rakyat maka pemerintah wajib merampas aset mereka semua. Coba dulu hukuman memiskinkan koruptor bisa di revisi Undang-undang Tipikor terkait jenis hukuman bagi pelaku korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, Juliari Batubara dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Itulah kalau UU Parpol No 2 Tahun 2008 atau No 2 Tahun 2011 tak direvisi terkait perekrutan kader koruptor.  Maka para maling-maling ini akan terus bergentayangan," pungkasnya.

 

(Red)



TAGS :

Komentar