Dorong Perdamaian di Tanah Papua, LP3BH Manokwari Gelar Pelatihan Resolusi Konflik

  • 29 Agustus 2021 11:33 WITA
Foto bersama LP3BH bersama peserta Pelatihan Resolusi Konflik, Sabtu (28/8) di Manokwari, Papua Barat.

Males Baca?


MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyelenggarakan pelatihan resolusi konflik. Dalam pelatihan yang berlangsung selama tiga hari dari Kamis (26/8/2021) sampai dengan Sabtu (28/8/2021) di Manokwari, Papua Barat ini diikuti 30 orang peserta.

Direktut Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menerangkan, peserta berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), aktivis mahasiswa, kelompok kerja perempuan, advokat dan paralegal serta masyarakat adat di Manokwari dan Teluk Wondama.

"Beberapa peserta dari Kabupaten Fakfak, Kaimana dan Sorong yang semula akan hadir, akhirnya batal karena alasan situasi pandemi Covid-19," jelas yan, melalui pesan singkatnya, Minggu (29/8/2021).

Dikatakan, kegiatan pelatihan ini adalah merupakan bagian dari program besar LP3BH Manokwari dalam mendorong perdamaian di Tanah Papua, yang difokuskan dalam konteks menginisiasi lahirnya Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Manokwari, Papua Barat.

Sekaligus mengimplementasikan amanat Pasal 45 UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

"Di mana diamanatkan bahwa pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat bertanggungjawab menginisiasi langkah penghormatan HAM di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Salah satu langkah adalah mendorong pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Manokwari, Papua Barat," terangnya.

Ditambahkan, LP3BH Manokwari telah melahirkan sebuah kelompok yang diberi nama Tim 17 yang diketuai Paul Finsen  Mayor. Langkah pembentukan Komnas HAM tinggal menantikan adanya surat dari Gubernur Papua Barat berisi permintaan didirikannya Perwakilan Komnas HAM di Manokwari, Papua Barat. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Komnas HAM RI di Jakarta.

"Sehingga Komnas HAM RI dapat melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) demi kepentingan penyiapan perangkat kerja dan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perwakilan Komnas HAM RI tersebut," pungkasnya.

 

(ag/lis)



TAGS :

Komentar