MAKI Desak Pimpinan KPK Lili Pintauli Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

  • 30 Agustus 2021 08:25 WITA
Wakil ketua KPK, Lili Piantuli Siregar (foto:jppn.com)

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan sanksi terberat jika terbukti melanggar kode etik. Sanksi terberat yang harus diterima Lili jika terbukti melanggar etik yakni, dipecat sebagai pimpinan KPK.

"MAKI meminta Dewas KPK untuk menjatuhkan sanksi maksimal berupa pemecatan  apabila dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik berat," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman melalui pesan singkatnya, Senin (30/8/2021).

Sebagaimana diketahui, Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan menggelar sidang putusan terkait dugaan pelanggaran etik Lili Piantuli Siregar, hari ini. Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara di Tanjungbalai yang menyeret Wali Kota, M. Syahrial

Tak hanya itu, Lili juga dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga melakukan komunikasi secara langsung atau tidak langsung dengan M Syahrial Walikota Tanjungbalai. Komunikasi tersebut diduga berkaitan dengan intervensi pembayaran gaji keluarganya yang menjabat sebagai direksi PDAM Tanjungbalai.

Oleh karenanya, MAKI meminta agar Lili Pintauli Siregar dipecat sebagai pimpinan KPK jika benar-benar melanggar kode etik. "Sanksi terberat Dewas KPK adalah permintaan pengunduran diri kepada teradu yang bisa dipahamai sebagai pemecatan," terangnya.

Lebih lanjut, Boyamin menyatakan akan melaporkan Lili Pintauli ke Bareskrim Polri jika sudah dinyatakan melanggar kode etik. Pelaporan itu, kata Boyamin, atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang (UU) KPK.

"Pasal 36 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 berbunyi: Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun. (pelaporan tetap dengan azas praduga tidak bersalah)," bebernya.

"Semoga putusan Dewas KPK memenuhi rasa keadilan kepada semua rakyat Indonesia yang mendambakan KPK tetap kuat dan tidak melemah sebagaimana opini selama ini KPK telah melemah akibat revisi UU KPK dan adanya kontroversi pimpinan KPK terkait TWK," pungkas Boyamin.

 

(ads)



TAGS :

Komentar