Bos Tambang Samin Tan Divonis Bebas terkait Kasus Suap Anggota DPR

  • 30 Agustus 2021 17:45 WITA
Sidang Samin Tan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Bos tambang Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), Samin Tan, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menyatakan bahwa Samin Tan tidak terbukti bersalah menyuap Anggota DPR, Samin Tan.

"Menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Panji Surono di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2021).

Hakim memerintahkan kepada tim Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Samin Tan segera dibebaskan dari tahanan. Tak hanya itu, hakim juga meminta agar Samin Tan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.

"Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya," kata Hakim

Dalam pertimbangannya, hakim menilai unsur memberi hadiah atau janji kepada pegawai negari yang didakwakan kepada Samin tidak terpenuhi. Di mana sebelumnya, Samin Tan didakwa telah memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih untuk mengurus terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sehingga terdakwa membarikan uang kepada Eni Maulani Saragih sebagai korban pemerasan," jelas hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi seperti yang dilakukan Samin terhadap Eni selaku anggota DPR RI belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Selebihnya, yang diatur adalah terkait kewajiban melapor oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara selambat-lambatnya 30 hari sesuai Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Karena belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang diperlakukan pula dalam mengadili perkara-perkara korupsi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundagn-undangan pidana yang telah ada," pungkasnya.



TAGS :

Komentar