Kelola Peta Administrasi, Pemkab Teluk Bintuni Kebut Penyelesaikan Batas Daerah

  • 17 September 2021 19:05 WITA
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,Rheinhard.C.Maniagasi,S.STP

Males Baca?


MCWNEWS.COM, BINTUNI - Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Rheinhard C Maniagasi, S.STP., menyatakan jika penyelesaian penegasan batas daerah antara Kabupaten Teluk Bintuni dan 8 Kabupaten di Provinsi Papua Barat dilakukan sejak tahun 2010.

Di mana tahun 2018 Pemkab Teluk Bintuni telah menyelesaikan dua batas daerah antara Teluk Bintuni dan Kabupaten Tambrauw dan Teluk Wondama. 

"Dan di tahun 2019 telah ditetapkanya Permendagri penegasan batas daerah antara Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan. Sedangan di tahun 2020 kita berada di situasi Covid-19 sehingga penyelesaian lima segmen antara lima daerah yang lainya ditunda," jelasnya, Jumat (17/9/2021).

Namun menurut Rein demikian akrab disapa, di tahun 2021 ini pihaknya telah menyelesaikan empat batas daerah di antaranya Kabupaten Maybrat, Pegunungan Arfak, Kaimana dan Kabupaten Fakfak yang dilakukan pada bulan Juni 2021 lalu.

Baca juga:
Tiga Minggu Listrik Padam, Masyarakat Distrik Babo Gelar Aksi di Kantor PLN

Sedangkan untuk Kabupaten Sorong Selatan karena tidak ada kesepakatan maka diserahkan kepada Gubernur Papua Barat untuk memutuskan.

"Dan Puji Tuhan, pada tanggal 4 Agustus 2021 Gubernur telah mengeluarkan surat nomor 100/1519/GUB PB untuk menetapkan batas daerah antara Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong Selatan,” ujar Rheinhard Maniagasi.

Lebih lanjut dijelaskan Rheinhard Maniagasi, dari 8 segmen batas daerah yang sudah ada Permendagrinya adalah, Teluk Bintuni dan Kabupaten Tambrauw Permendagri nomor 87 tahun 2018, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama Permendagrinya nomor 128 tahun 2018 serta Teluk Bintuni dan Kab Manokwari Selatan dengan Permendagri nomor 107 tahun 2019.


Halaman :

TAGS :

Komentar