Soal Wacana Remisi Bagi Koruptor, Begini Respon KPK

  • 01 Oktober 2021 15:50 WITA
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri angkat bicara soal wacana pemberian remisi atau pengurangan hukuman terhadap terpidana kasus korupsi. Kata Ali, tugas pokok dan fungsi (tupoksik KPK hanya dalam bidang penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.

Sementara yang berkaitan dengan pembinaan, termasuk pengurangan hukuman (remisi) terhadap terpidana kasus korupsi, berada di ranah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

"Dalam penanganan suatu perkara, pada prinsipnya KPK fokus pada tupoksinya yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan," kata Ali melalui pesan singkatnya, Jumat (1/10/2021).

"Selanjutnya pembinaan terhadap narapidana korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan Ditjen Pemasyarakatan," imbuhnya.

Kendati demikian, Ali tetap mengingatkan bahwa untuk dapat memberantas korupsi, semua pihak harus mempunyai cara berpikir yang sama. Di mana, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang harus dipisahkan dengan kejahatan lainnya.

"Penegakkan hukum perkara korupsi sebagai extra ordinary crime bukan saja demi rasa keadilan, tapi juga harus bisa memberi efek jera kepada pelaku, menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar mencegah perbuatan serupa terulang, serta bisa memberi manfaat bagi negara melalui pemulihan asetnya," bebernya.

{bbseparator}

Menurut Ali, konsep tersebut selaras dengan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang memadupadankan upaya penindakan-pencegahan-pendidikan. Tujuannya, demi mewujudkan pemberantasan korupsi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

"Maka syarat keberhasilan pemberantasan korupsi tersebut adalah komitmen dan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah, pembuat kebijakan, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan segenap elemen masyarakat," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seluruh narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi (koruptor) berhak mendapatkan remisi. Hal itu terungkap saat pembacaan putusan uji materi Pasal 34A, 36A, 43A, dan 43B PP Nomor 99 Tahun 2012 yang diajukan OC Kaligis. (ads)



TAGS :

Komentar