Pemprov Papua Barat Diminta Turun Tangan Tengahi Persoalan Tapal Batas Kabupaten Bintuni dan Fakfak

  • 04 Oktober 2021 20:50 WITA
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Andreas Nauri

Males Baca?


MCWNEWS.COM, BINTUNI - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Teluk Bintuni  Andreas Nauri memberikan komentar terkait polemik yang sedang terjadi antara Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak yang mempersoalkan tapal batas.

Andreas Nuri meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pusat agar segera menyelesaikan persoalan ini.

"Hal ini supaya tidak membuat polemik kepada masyarakat. Apalagi saat ini situasi dan kondisi Papua sedang bergejolak," ucapnya kepada para wartawan, Senin (4/10/2021) di Bintuni.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, terkait persoalan tapal batas bukan hal baru yang terjadi antara Teluk Bintuni dan Fakfak, sebelum Bintuni menjadi kabupaten dan masih ikut Kabupaten Manokwari.

"Persoalan ini sudah terjadi dari waktu saya masih kecil hingga saat ini belum juga terselesaikan," ujar Andreas yang juga anak Tujuh Suku dari Suku Irarutu ini.

Ia menjelaskan, dari sisi adat, tanah yang menjadi persoalan adalah tanah milik suku Irarutu yang masuk wilayah kabupaten Teluk Bintuni. 

Dijelaskan, sungai di wilayah tersebut memakai bahasa Irarutu bukan bahasa suku Mbaham Mata, dan dirinya memiliki bukti sumpah adat para orang tua yang ditaruh di piring-piring adat dulu.

"Pernah di tahun 2017 lalu dari suku Mbaham Mata kita minta disumpah adat, mereka tidak mau,"

{bbseparator}

Ditambahkan, tanah adat Irarutu masuk di wilayah Kabupaten Fakfak, sedangkan masyarakat Fakfak ada yang tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini yang menjadi persolan.

"Apalagi saya mendegar rencana Ibukota Kabupaten pemekaran Kokas nanti di Bomberai, sedangkan tanah itu masih di wilayah Suku Irarutu," ujarnya.

Pada tahun 2018 lanjutnya, pernah pihaknya menghadirkan Pemerintah Provinsi Papua Barat yakni biro pemerintahan untuk memediasi suku Irarutu dan Mbaham Mata. Namun hingga kini tidak ada titik terangnya.

"Pihak provinsi akan segera menyelesaikan persoalan ini, tapi hingga saat ini belum ada pemerintah provinsi turun untuk memfasilitasi persoalan batas tanah adat tersebut," kata Nauri.

Apa lagi ada isu-isu yang dikembangkan oleh Menteri Bahlil Lahadalia yang menyatakan ”Barang apa jadi, Pabrik pupuk saja bisa dipindahkan, apalagi batas wilayah”.

Nauri menyebut bahwa Menteri Bahlil tidak tahu jika ada 3 wilayah yakni Aroba, Farfuwar dan Sumuri yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Fakfak.

"Pasti masyarakat di sana tidak akan tingal diam soal persoalan ini. Yang kita takutkan kalau masyarakat mengambil langkah sendiri, kita tidak tau apa yang akan terjadi di wilayah adat tersebut," tegasnya.

Pihaknya di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni mengaku tidak akan tingal diam dan akan segera bersurat ke Gubernur Papua Barat dan dilanjutkan ke Kemendagri.

Serta akan memanggil Kabag Pemerintahan untuk membicarakan dan mengecek tapal batas guna menghindari konflik antar masyarakat.

"Saya berharap selaku anak adat Irarutu, pemerintah provinsi segera memediasi, karena provinsi adalah bapak dari anak kabupaten teluk bintuni dan Fakfak. Kalau antara kabupaten yang menyelesaikan, tidak akan bisa," ujarnya (hs)



TAGS :

Komentar