Haji Isam Berencana Polisikan Saksi Kasus Suap Pajak, KPK Beri Peringatan Keras

  • 07 Oktober 2021 19:50 WITA
Foto: Gedung KPK

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Konglomerat asal Kalimantan Selatan (Kalsel), Andi Syamsuddin Arsyad atau yang karib disapa Haji Isam, melalui kuasa hukumnya, berencana melaporkan mantan Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar ke pihak kepolisian.

Rencana pelaporan Pemilik PT Jhonlin Group itu berkaitan dengan kesaksian Yulmanizar dalam sidang perkara dugaan suap terkait rekayasa nilai pajak. Dalam kesaksiannya, Yulmanizar sempat menyebut Haji Isam yang memberikan perintah kepada Konsultan Pajak, Agus Susetyo untuk mengkondisikan nilai pajak PT Jhonlin Baratama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan kepada Haji Isam agar tidak responsif dan serta merta melaporkan saksi Yulmanizar ke pihak kepolisian. Sebab, kesaksian Yulmanizar di dalam persidangan bisa dapat menjadi fakta hukum untuk mengungkap perkara.

"Keterangan dari seorang saksi atas apa yang dia ketahui dan alami sendiri guna mengungkap suatu kebenaran di muka persidangan, tentu akan dinilai oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut, dan pihak terdakwa ataupun kuasa hukumnya," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (7/10/2021).

Ali menjelaskan, keterangan Yulmanizar di persidangan nantinya akan diuji dan dikonfirmasi kembali ke sejumlah saksi. Oleh karenanya, keterangan Yulmanizar di persidangan bisa menjadi fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. 

{bbseparator}

Jika Haji Isam tetap melaporkan saksi Yulmanizar ke pihak kepolisian, Ali khawatir nantinya dapat mengganggu independensi persidangan. Hal itu juga berpotensi menjadi ancaman bagi saksi lainnya untuk mengungkap fakta sebenarnya di persidangan.

"Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu independensi maupun keberanian saksi-saksi untuk mengungkap apa yang dia ketahui dan rasakan dengan sebenar-benarnya," ucapnya.

Lebih jauh, Ali juga mengaku bingung dengan alasan Haji Isam yang berencana melaporkan Yulmanizar ke Mabes Polri. Pasalnya, Haji Isam tidak berwenang melaporkan hal itu ke sana.

"Sebagai pemahaman bersama, secara normatif pihak yang dapat melaporkan saksi palsu adalah penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana pasal 174 ayat (2) KUHAP," ujar Ali.

Ali menegaskan pihaknya tetap akan mendalami bukti keterlibatan Haji Isam meski sudah ada laporan tentang pencemaran nama baik. Keterangan dugaan keterlibatan Haji Isam tetap bakal didalami dengan pemeriksaan saksi dan pencarian bukti lainnya.

"Keterangan setiap saksi sebagai fakta persidangan juga akan dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan lainnya dan diuji kebenarannya hingga bisa menjadi sebuah fakta hukum," tutur Ali.

{bbseparator}

Haji Isam juga diminta menghargai persidangan. Laporan Haji Isam ke Mabes Polri dinilai tidak menghargai persidangan.

"Karena setiap keterangan para saksi sangat penting bagi majelis hakim dan jaksa Penuntut untuk menilai fakta hukum suatu perkara yang pada gilirannya kebenaran akan ditemukan pada proses persidangan dimaksud," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, dua mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara Rp42 miliar.

Jika dikalkulasikan, total suap yang diduga diterima dua mantan pejabat pajak tersebut sekira Rp57 miliar. Uang dugaan suap Rp57 miliar tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, serta Dadan Ramdani selaku bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, didakwa menerima suap bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.

Adapun, tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak yang didakwa turut serta menerima suap yakni, Wawan Ridwan; Alfred Simanjuntak; Yulmanizar; dan Febrian. Mereka diduga mereka telah merekayasa hasil penghitungan pajak tiga perusahaan besar tersebut. 

Mereka didakwa menerima suap sebesar Rp57 miliar melalui tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations. (ads)



TAGS :

Komentar