Gubernur NTB Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Korupsi

  • 22 Oktober 2021 18:50 WITA

Males Baca?

Sedangkan untuk indikasi korupsi pada Biro Humas dan Protokol terdapat pelanggaran dalam bentuk, terdapat realisasi Belanja Jasa Publikasi kepada media yang tidak memiliki perjanjian  kerja sama dengan Biro Humas dan Protokol serta adanya temuan Pembayaran Belanja Jasa Publikasi tidak berpedoman pada standar satuan harga.

Untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2020 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.137.792.752.468,38,- dengan realisasi senilai Rp1.080.977.858.050,00,- atau 95,01 persen. 

Di dalam Belanja Barang dan Jasa tersebut, Biro Humas dan Protokol menganggarkan Belanja Jasa Publikasi senilai Rp5.916.640.000,00,- dengan realisasi senilai Rp5.903.969.754,00,- atau 99,79 persen.

Menurut Direktur LSM Garuda M Zaini, program yang dijalankan oleh Gubernur terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB melalui beasiswa ini sangat baik. 

Namun, proses dan pelaksanaanya masih amburadul sehingga menimbulkan beberapa temuan. Untuk itu pihaknya sangat berharap KPK menindaklanjuti laporan guna penyelamatan keuangan negara dan untuk kemajuan anak negeri.

“Kami sangat mendukung terlaksananya beberapa program dari Gubernur NTB terkait dengan pemberian beasiswa untuk putra daerah demi kemajuan Sumber Daya Manusia NTB. Namun prosesnya dan pelaksanaannya masih kurang profesional sehingga menimbulkan indikasi adanya kerugian Negara. Untuk itu kami sangat mengharapkan KPK menindaklanjuti laporan kami ini,” ujarnya. (ag/nas)


Halaman :

TAGS :

Komentar