Tiga Tahun, KPK Terima Ratusan Aduan Kasus Korupsi di NTT

  • 28 Oktober 2021 11:28 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, KUPANG - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyoroti banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK khususnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengaduan terkait perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

"Sejak tahun 2018 hingga 2021, terdapat 392 pengaduan masyarakat yang masuk dari Provinsi NTT ke KPK. Paling banyak terkait perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Setelah itu, lebih banyak terkait pengaduan umum,” ujar Lili saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan BPKP di Mapolda NTT, Selasa (26/10/2021).

Lilli meminta hal tersebut juga menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH) di NTT. Selain itu, Lili yang didampingi jajaran Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK juga membahas sejumlah agenda. Di antaranya terkait penginputan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) mengingat masih ada SPDP yang belum terinput, baik dari jajaran Polda maupun Kejati. 

“Kira-kira apa kendalanya?” tanya Lili. 

Dalam kesempatan tersebut, Lili juga membahas salah satu perkara yang sedang disupervisi KPK, yaitu terkait tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Malaka Provinsi NTT tahun anggaran 2018 yang disidik Polda NTT. Namun per 31 Agustus 2021 statusnya SP3 karena adanya putusan pra peradilan.

“Alasan KPK melakukan supervisi perkara tersebut yaitu pertama, menjadi perhatian masyarakat dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Kedua, perkara sudah berjalan lebih dari satu tahun. Ketiga, P-19 sebanyak 7 kali. Dan keempat, kerugian negara sebesar Rp5,2 Miliar,” terang Lili.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT Lotharia Latif merespon dengan menyampaikan bahwa di tahun 2021 terdapat 29 perkara penyidikan TPK dengan 31 tersangka. Total perkiraan kerugian negara sebesar Rp22,7 Miliar. 

“Sebanyak 12 perkara statusnya sudah P21 dan sebanyak 5 perkara statusnya SP3 atau dihentikan demi hukum. Kami juga melakukan penegakan hukum dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan covid-19. Kami percaya sinergitas aparat penegak hukum menjadi kunci sukses penegakan hukum,” ujar Latif.


Halaman :

TAGS :

Komentar