MA Tolak Permohonan Uji Materiil HMP yang Diajukan DPRD Kabupaten Donggala

  • 03 November 2021 13:40 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, DONGGALA - Beredar di media sosial putusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak permohonan uji materiil Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan DPRD Kabupaten Donggala terkait kebijakan Bupati Donggala Kasman Lassa yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Melalui situs website resminya MA, putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan nomor register 1 P/KHS/2021.

Saat dikonfirmasi Ketua DPRD Donggala, Takwin mengatakan, putusan MA yang sudah keluar di website resmi MA belum bisa memberikan tanggapan apapun, sebab pihaknya masih menunggu salinan putusan dari MA.

"Sebelum menerima salinan putusan dari MA, kami belum bisa memberikan keterangan. Karena secara lembaga, DPRD Donggala belum menerima salinan tersebut,” ucapnya saat diwawancara awak media.

Sebelumnya diketahui, sebanyak 27 anggota DPRD Kabupaten Donggala mengusulkan hak Interpelasi Bupati Donggala Kasman Lassa, Rabu (9/6/2021).

Pengusulan hak interpelasi itu dilakukan dalam sidang paripurna internal yang di pimpin Ketua DPRD Takwin beserta dua wakilnya Sahlan dan Aziz Rauf, Rabu (9/6/2021).

Tidak berhenti di situ, DPRD Kabupaten Donggala juga melaksanakan haknya yang ke dua yakni hak angket hingga berujung ke uji materil HMP yang diajukan DPRD Donggala ke MA pada tanggal 6 Oktober 2021 lalu.

Kendati begitu, proses yang dilakukan DPRD Donggala itu menuai “konflik” kecil antara pendukung DPRD dan pendukung Bupati Donggala.

Banyak pihak yang melakukan aksi demo ke kantor DPRD Donggala meminta untuk menghentikan proses hak interpelasi maupun hak angket. Sebab, menurut pendemo hal itu menghambat pembangunan di kabupaten Donggala.

Namun begitu, tidak sedikit pula masyarakat yang menghendaki hak DPRD tersebut terus dilaksanakan hingga tuntas dan mendapatkan kejelasan hukum dari MA. (ad)



TAGS :

Komentar