Sekda Tanjungbalai Segera Disidang atas Kasus Suap Jual Beli Jabatan

  • 03 November 2021 14:25 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan surat dakwaan serta berkas perkara Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai, Yusmada ke Pengadilan Tipikor Medan, hari ini.

Dengan demikian, Yusmada akan segera disidang atas perkara suapnya dalam waktu dekat. Yusmada bakal diadili atas perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Tanjungbalai.

"Tim Jaksa telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Yusmada ke Pengadilan Tipikor Medan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (3/11/2021).

lebih lanjut, kata Ali, penahanan terhadap Yusmada kedepannya akan menjadi tanggung jawab pengadilan tipikor. Kendati demikian, untuk sementara waktu penahanan Yusmada masih dititipkan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. 

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama yaitu pembacaan surat dakwaan oleh Tim Jaksa," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MSA) dan Sekda Kota Tanjungbalai, Yusmada (YM) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.

Dalam perkara ini, Syahrial diduga telah menerima uang sebesar Rp200 Juta dari Yusmada. Uang tersebut merupakan suap agar Yusmada diangkat dari jabatan Kepala Dinas PUPR menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai. KPK telah menyita uang Rp100 Juta yang diduga merupakan bagian suap dari Yusmada kepada Syahrial.

Atas perbuatannya tersebut, Yusmada selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan M Syahrial selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ads)



TAGS :

Komentar