Demo depan Kantor DPR RI, MPPK Pertanyakan Perizinan Vaksin Novavax

  • 03 November 2021 16:10 WITA

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) Indonesia mendesak pemerintah dan lembaga legislatif DPR RI untuk membatalkan izin EUA Novavax. Desakan ini muncul saat puluhan orang menggelar aksi di kantor DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Dalam orasinya, massa aksi mendesak agar Presiden Jokowi dan DPR RI menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa dan pemuda ini.

"Covid-19 masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Tentu virus ini telah menjadi momok bagi sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek utamanya bagi sektor kesehatan dan ekonomi," kata Awaludin selaku penanggungjawab aksi.

Ia melihat bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya agar virus Covid-19 ini dapat diputus mata rantai penyebarannya dengan melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Awaludin menambahkan bahwa bila proses vaksinasi ini pun melibatkan berbagai elemen bangsa mulai dari pemerintahan itu sendiri hingga pada lembaga-lembaga kepemudaan di Republik Indonesia.

Namun pertanggal 1 November 2021, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya informasi dari salah satu perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang vaksin yakni Novavax yang menyebutkan bahwa jenis vaksin ini telah mendapatkan Emergency Use Authoriziation dari BPOM Republik Indonesia.

"Tentunya ini menjadi pertanyaan besar dikarenakan di negara asalnya sendiri yakni Amerika Serikat, perizinan darurat vaksin tersebut masih tertunda dan masih berdialog dengan FDA AS," ujarnya.

Dengan dasar argumentasi bahwa Novavax belum mendapatkan EUA di Amerika Serikat, maka pihaknya dari MPPK menganggap BPOM telah melakukan kekeliruan terkait bentuk perizinan yang diberikan kepada Novavax tersebut.

Oleh karena itu, MPPK kemudian melayangkan tuntutan terkait Novavax yang mendapatkan EUA yakni sebagai berikut.

1. Mempertanyakan keputusan BPOM terkait EUA terhadap Novavax dan meminta kepada Kepala BPOM untuk dicopot.

2. Mendeksak kepada BPOM untuk tidak mengeluarkan izin EUA terhadap semua vaksin Covid-19 khususnya Novavak sebelum ada izin EAU dari negara yang membuat vaksin Novavak.

3. Meminta kepada menteri kesehatan untuk membatalkan penggunaan vaksin Novavax yang akan didatangkan ke Indonesia.

4. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memanggil Menteri Kesehatan dan juga Kepala BPOM terkait perizinan vaksin Novavax di Indonesia.

5.  Meminta kepada DPR RI untuk memberikan sangsi kepada menteri kesehatan dan kepala BPOM terkait pengadaan vaksin Novavax dan izin EUA vaksin Novavax. 

"Lima tuntutan ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Indonesia dan berharap Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk melakukan evaluasi kepada lembaga-lembaga terkait, terutama BPOM dan Kementerian kesehatan RI," ujarnya. (mul)



TAGS :

Komentar