KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Bisnis PCR, Nama Luhut dan Erick Thohir Terseret

  • 05 November 2021 06:21 WITA
PRIMA melaporkan dugaan bisnis PCR yang menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir ke KPK

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melaporkan adanya dugaan bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dalam rangka penanganan wabah pandemi Covid-19 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan bisnis tes PCR itu dilaporkan oleh PRIMA ke KPK pada Rabu (3/11/2021), kemarin.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PRIMA, Alif Kamal mengatakan, dua orang yang dilaporkan diduga terlibat dalam bisnis tersebut yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Namun, pelaporan tersebut hanya bermodal laporan investigasi dari media massa.

"Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang udah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif Kamal di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021).

Alif mengaku laporannya tersebut telah diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Awalnya, Alif menyatakan berkeinginan melaporkan langsung dugaan bisnis tes PCR tersebut ke Humas KPK. Namun demikian, permintaan Alif Kamal untuk bertemu Humas KPK ditolak.

"Karena enggak bisa ketemu humas jadi kami cuma melaporkan saja. Kami tadi mau ketemu humas lewat sekuriti enggak bisa ketemu humas," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengaku bahwa pihaknya telah menerima laporan atau aduan dari PRIMA. Laporan yang menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi.

"Kami mengkonfirmasi, benar, bahwa bagian persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud," ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (5/11/2021).

"KPK memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke saluran pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan Informasi yang disampaikan tersebut," imbuhnya.

Ali Fikri menekankan verifikasi serta telaah data dan informasi dari laporan yang masuk sangat penting. Jika data dan informasi dan data yang dilaporkan tersebut tidak cukup memenuhi persyaratan, maka KPK dipastikan tidak akan menindaklanjutinya.

"Tahapan ini penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada UU, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak," terangnya.

"Dan apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK tentu kami akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku," sambungnya.

Ali berterima kasih atas peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran serta masyarakat dibutuhkan untuk mendukung upaya yang maksimal dalam mencegah serta memberantas korupsi.

"KPK sangat mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya. (ads)



TAGS :

Komentar