Penyidik Limpahkan Tersangka Perkara Tipikor Kantor Kejari Tabanan ke JPU Kejati

  • 15 November 2021 19:30 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, DENPASAR - Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan tugas dan tanggungjawab tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi aset negara berupa tanah Kantor Kejari Tabanan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali. 

Adapun berkas perkara tindak pidana korupsi terhadap aset negara berupa tanah Kantor Kejari Tabanan dibagi menjadi 2 berkas perkara, di mana tersangka IWA, IYM, INS dalam 1 berkas perkara sedangkan tersangka IKG, PM, KD dalam 1 berkas perkara tersendiri.

Kepala Seksi Penarangan Hukum Kejati Bali A Luga Harlianto kepada awak media menerangkan, tersangka IWA, IYM, INS, IKG, PM, KD tiba di Ruang Tindak Pidana Khusus Kejati Bali pukul 10.00 Wita kemudian dilakukan pemeriksaan Kesehatan di Klinik Pratama Kejati Bali dengan hasil negatif Covid-19.

"Sekitar pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.30 Wita, dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dan dilanjutkan dengan melakukan Penahanan Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Lapas Kerobokan," ucapnya, Senin (15/11/2021) di Denpasar.

Barang bukti yang diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum kata Luga, yaitu sejumlah lebih dari 90 barang bukti yang didominasi barang bukti dokumen. 

Dijelaskan, berkas perkara tersangka IWA dkk dan berkas perkara tersangka IKG dkk telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2021.

Kemudian dengan mengacu Pasal 8 ayat 3 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Ditambahkan, ke-6 tersangka disangka melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

"Ke-6 Tersangka telah menempati/mempergunakan/menguasai tanah aset pemerintahan cq Kejaksaan Agung yang digunakan untuk Kantor Kejari Tabanan dengan membangun warung, rumah tinggal serta kos-kosan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 14 miliar lebih berdasarkan Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)," ujarnya. (ag)



TAGS :

Komentar