KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka, Diduga Terima Fee Proyek Rp18,9 Miliar

  • 18 November 2021 22:05 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dengan menetapkan satu tersangka baru. Satu tersangka baru tersebut yakni, Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid (AW).

Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022. Wahid diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek di lingkungan Hulu Sungai Utara sejumlah Rp18,9 miliar.

"KPK menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan KPK selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021).

Firli menyebut, fee proyek yang diterima Abdul Wahid salah satunya berasal dari Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH), dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FR) sebesar Rp500 juta. Fee Rp500 juta itu diterima Wahid melalui Plt Kadis PU Hulu Sungai Utara, Maliki (MK).

"Adapun pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh tersangka AW melalui MK, yaitu dari MRH dan FH dengan jumlah sekitar Rp500 juta," ungkapnya.


Halaman :

TAGS :

Komentar