Bupati Ancam Tindak OPD yang Belum Laporkan MCP, Ini Penjelasan Kepala Inspektorat Bintuni

  • 22 November 2021 21:40 WITA
Kepala Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Richard Talakua,

Males Baca?

Seusai apel, Kepala Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Richard Talakua, kepada wartawan menjelaskan, apabila teknis pengelola perbidang tidak menginput akan berpengaruh ke APIP, sehingga tidak bisa naik. 

"Karena itu masing-masing dari OPD teknis yang pro aktif, kalau mereka tidak menginput kita tidak bisa berkembang. Untuk kondisi saat ini untuk APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan BPJ (pengadaan barang dan jasa) sudah di atas 20 persen, bukan lagi 0 persen," ujarnya.

Dikatakan, 0 persen tersebut kondisinya di bulan September, hasil evaluasi bulan September triwulan tiga, baik APIP atau BPJ sudah lebih dari 20 persen.

"LLHKPN batasnya sampai tanggal 30 Desember, sebenarnya kita sudah lewat. Batas akhir yang sebenarnya itu bulan Juni, cuma intervensi yang kita buat ini bisa menentukan wajib lapor, akan tetapi ada pejabat yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk wajib lapor tetapi kita suruh wajib lapor," ucapnya.

Richard memberikan contoh, Plt (Pelaksana tugas) yang tidak memenuhi syarat untuk wajib lapor harus dievaluasi kembali. Karena kemungkinan angka wajib lapor akan turun bukan lagi naik, atau sama seperti saat ini karena beberapa jabatan diisi Plt.

"Jabatan itu banyak, soalnya sampai ke distrik, kurang lebih 30 an. Tapi nanti kita akan evaluasi kembali siapa tau di periode kenaikan pangkat mereka sudah bisa memenuhi syarat, nanti dievaluasi kembali," terang Richard.


Halaman :

TAGS :

Komentar