Bupati Ancam Tindak OPD yang Belum Laporkan MCP, Ini Penjelasan Kepala Inspektorat Bintuni

  • 22 November 2021 21:40 WITA
Kepala Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Richard Talakua,

Males Baca?

Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN lanjutnya ada 224 orang. Bupati selaku pembina kepegawaian melakukan teguran agar mereka semakin meningkat. 

"Untuk tahun ini tidak mungkin 100 persen, karena kita sudah mau masuk laporan tahun 2022 untuk melaporkan LHKPN tahun 2021. Dari 1 Januari sampai dengan Maret tahun 2022, harapan kita semoga bisa mencapai 100 persen," harapnya.

Menyikapi pernyataan Bupati Teluk Bintuni kepada inspektorat yang harus tegas, Richard mengatakan bahwa beberapa saat ini sudah dilakukan yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, dan yang belum melakukan pelaporan tidak dilayani. 
 

Soal ketegasan dari evaluasi di bulan September, Richard mengaku sudah dilakukan dan beberapa sudah ditunda. Ketika mereka sudah melaporkan baru dilayani kepegawaian melakukan pelayanan. Tanpa keterangan LHKPN mereka tidak dilayani.

"Kepala OPD sebagian besar sudah, yang belum itu karena konfirmasi, jadi mereka konfirmasinya manual itu saja yang belum. Akhirnya dinyatakan belum lengkap tapi sudah menginput," jelasnya.

Masih kata Richard, pada kenyataannya yang sudah menginput itu lebih dari 70 persen sehingga pihaknya menunggu konfirmasi dari KPK berkaitan dengan surat kuasa. 

"KPK itu mengajukan surat kuasa untuk memantau mengawasi data yang mereka input. Yang membuat yang bersangkutan, konfirmasi itu yang ditunggu setelah kita terima, kita upload, itu baru dinyatakan lengkap," pungkasnya. (hs)


Halaman :

TAGS :

Komentar