Peringatan KPK untuk Para Kepala Daerah soal Tata Kelola Pemerintahan di Papua

  • 23 November 2021 17:55 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAYAPURA  - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memberikan warning alias peringatan kepada para kepala daerah di Papua. Peringatan itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di Papua. Alex, sapaan karib Alexander Marwata meminta para kepala daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di daerahnya masing-masing.

"Terkait program pencegahan korupsi, KPK mendorong implementasi delapan fokus area yang kami petakan berdasarkan risiko korupsi dari pengalaman penanganan perkara korupsi oleh KPK maupun apgakum lain,” kata Alex dalam rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Papua, Selasa (23/11/2021).

Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, Alex memaparkan delapan area rawan korupsi. Delapan area rawan korupsi tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; Pengawasan APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa. 

Berdasarkan catatan KPK, kata Alex, skor rata-rata upaya pencegahan korupsi di wilayah Papua yang meliputi delapan area tersebut masih rendah. Pada 2018 hingga 2020, tercatat skor rata-rata wilayah Papua 25 persen, 34 persen, dan 25 persen. Sedangkan 2021 ini, masih di angka 9 persen dibandingkan skor rata-rata nasional 46 persen.

"Dari capaian MCP, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemda di Papua," tegasnya.


Halaman :

TAGS :

Komentar