Bacakan Replik, Jaksa Sebut Kuasa Hukum Zainal Tayeb tidak Paham Dakwaan

  • 23 November 2021 19:05 WITA

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, DENPASAR -Setelah tim kuasa hukum terdakwa Zainal Tayeb membacakan pembelaan atau pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (23/11/2021), giliran tim JPU yang diberikan kesempatan untuk memanggapi (replik) atas pledoi tersebut.

Dalam replik yang dibacakan di muka sidang pimpinan hakim I Wayan Yasa, tim jaksa yang dikomandani Imam Ramdhoni langsung menyebut bahwa pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa cenderung copy paste dari berbagai dokumen sebelumnya. 
 

Dalam replik jaksa juga menilai telah terjadi kegagalan dalam berfikir yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa. Ini dapat dilihat dari beberapa poin pembelaan yang disampaikan. 

Dimana dalam pembelaannya, tim kuasa hukum terdakwa mendalilkan bahwa adapun pihak yang memasukkan data 8 SHM (sertifikat hak milik) yang ada dalam akta No 33 adalah saksi Hedar Giacomo, bukan merupakan keterangan dari terdakwa. 

Atas poin pembelaan ini, jaksa mengajak penasehat hukum terdakwa untuk berfikir logis bahwa yang menjadi pemilik 8 SHM tersebut adalah terdakwa. Sehingga   secara logis dapat dipahami bahwa klausul mengenai data 8 SHM tersebut yang ada dalam akta No 33 adalah klausul yang diajukan oleh terdakwa. 

Jaksa juga menanggapi soal pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa terkait proses pengukuran ulang terhadap tanah yang menjadi objek perjanjian dalam akta No 33. Terkait ini jaksa menyebut bahwa ini merupakan ketidakpahaman tim kuasa hukum terdakwa terhadap dakwaan dari penuntut umum. 

Yang mana, jaksa menyebut bahwa dalam dakwaan pihak hanya mempermasalahkan adanya perbedaan fakta antara luas tanah yang tertulis dalam 8 SHM dengan total luas yang tercantum dalam akta No 33 dan tidak ada bersinggungan dengan luas tanah secara riil. 

"Sehingga menurut kami tidak perlu dilakukan pengukuran ulang rill karena apa yang tercantum dalam SHM adalah sudah berdasarkan perhitungan rill yang ada dalam tiap-tiap SHM yang mana telah dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini BPN," tegas jaksa dalam repliknya. 

Selain itu jaksa juga menanggapi soal pembelaan terdakwa melalui kuasa hukumnya yang mendalilkan  bahwa berdasarkan akta No 33, ada klausul yang menyebut bahwa bila mana terdapat suatu permasalahan maka diselesaikan dengan membuat adendum dan secara kekeluargaan. 

Mengenai ini jaksa menanggapi bahwa, faktanya setelah terjadi pemasalah antara terdakwa dengan saksi korban, pihak dari saksi korban maupun korban sendiri memiliki kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan terdakwa.

Jaksa menyebut tidak ada respon positif dari terdakwa untuk menyelesaikan masalah melalui jalur adendum, ini diketuai dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan korban. 

"Penyataan tim kuasa hukum terdakwa ini kami anggap sebagai upaya untuk mengulur waktu dan menghalang-halangi proses peradilan pidana dan suatu kesesatan dalam berfikir yang mendalam," tegas jaksa. 

Jaksa juga menanggapi soal pembelaan terdakwa melalui kausa hukumnya yang menyebut bahwa perkara yang menyeret mantan promotor tinju ini tidak memenuhi syarat formil dan materiil, namun oleh okum JPU dari Kejari Badung tetap dipaksakan dan dinyatakan P21. 

Terkait pembelaan ini jaksa menyebut bahwa penasehat hukum terdakwa dalam menyampaikan pendapatnya telah sampai pada titik yang tidak menghormati Jaksa Penuntut Umum. JPU mengatakan, yang menyatakan P-21 adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Badung selalaku JPU. 

"Atas pernyataan itu kami dengan teguh hati menyatakan keberatan dan hal ini kami nilai sebagai bentuk pencemaran nama baik secara personal dan institusi," tegas JPU. 

Atas replik yang disampaikan itu, tim JPU pun berkesimpulan bahwa terdakwa telah secara sah melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. 

"Memohon kepada majelis hakim untuk menolak pembelaaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pindana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP," pungkas JPU. (eli)



TAGS :

Komentar