Ketua Hiswana Migas Manokwari Raya Minta Para Pihak Hormati Proses Hukum

  • 24 November 2021 11:26 WITA
Ketua HISWANA MIGAS Manokwari Raya, Ferry Auparay

Males Baca?

Yang dimaksud dengan objek vital nasional adalah kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan 
negara dan/atau sumber pendapatan begara yang bersifat strategis.

PT. Pertamina Patraniaga sebagai objek vital nasional sesuai dengan perintah perundangan, Polri berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan. 

Dasar hukumnya adalah :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
4. Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Polisi : SKEP/738/X/2005 Tanggal 13 
Oktober 2005 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
5. DIREKTIF KAPOLRI Nomor Polisi : R/DIR/680/IX/2004 Tentang Pengamanan Objek Vital.

"Sebagai Ketua Hiswana Migas Manokwari Raya, kami berharap proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Manokwari tidak menghalangi fungsi dan tugas PT. Pertamina Patraniaga dalam pendistribusian BBM ke-4 Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama dan juga pelayanan BBM ke PLTD PLN yang akan berdampak pada pemadaman lampu/daya listrik," kata Ferry Auparay, Selasa (23/11/2021).

PT. Pertamina Patraniaga sebagai tergugat telah membuka diri dan tunduk pada proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, PT. Pertamina Patraniaga kalah dan wajib membayar senilai Rp404 miliar.

Kepada Tergugat dalam putusan ini dikasih waktu selama 14 hari apakah PT. Pertamina Patraniaga (Tergugat) melakukan Banding atau menerima.


Halaman :

TAGS :

Komentar