KPK Kantongi 266 Laporan Dugaan Korupsi di Papua

  • 24 November 2021 16:25 WITA
Rakor Program Pendampingan dan Pengawasan Daerah Papua

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sebanyak 266 laporan dugaan korupsi dari Papua. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pendampingan dan Pengawasan Daerah Papua yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah.

"Tidak kurang dari 266 laporan masyarakat yang KPK terima dari Papua," kata Alex, sapaan karib Alexander Marwata melalui keterangan resminya, Rabu (24/11/2021).

Baca juga:
Peringatan KPK untuk Para Kepala Daerah soal Tata Kelola Pemerintahan di Papua

"Kami menilai ada potensi korupsi di dalamnya yang tidak harus selalu ditangani oleh KPK karena keterbatasan kewenangan KPK. Laporan pengaduan masyarakat tersebut bisa juga kami limpahkah ke inspektorat untuk diproses," ujarnya.

Alex mengaku bahwa KPK memiliki keterbatasan dalam kewenangan untuk menindaklanjuti semua laporan dugaan korupsi tersebut. Oleh karenanya, ia meminta agar inspektorat untuk nantinya menindaklanjuti laporan tersebut.

Namun, Alex memahami bahwa kapasitas inspektorat masih terbatas. Meskipun, kata dia, dari aspek aturan, Inspektorat seharusnya sudah punya Inspektur Pembantu (Irban) Investigasi. Tapi faktanya, belum semua inspektorat punya Irban Investigasi. "Hal ini menjadi tugas BPKP ke depan," imbuhnya 

{bbseparator}

Alex berharap dengan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh jajaran inspektorat dan auditor dari seluruh pemda, Perwakilan BPK, dan BPKP, juga dihadiri oleh perwakilan Ombudsman RI (ORI) di Papua dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam melakukan pendampingan dan pengawasan di wilayah Papua. 

ORI, kata Alex, dapat melakukan evaluasi dan pengawalan atau pengawasan terhadap administrasi di pemerintahan daerah. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi yang merupakan kewenangan ORI, maka ORI dapat melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat untuk perbaikan maladministrasi.

"Tidak tertutup kemungkinan dari maladministrasi tersebut menimbulkan kerugian negara. Bisa saja itu kesalahan administrasi, tapi dapat menimbulkan kerugian negara dan juga bisa menjadi perkara korupsi," ungkap Alex.

Menurutnya, perkara korupsi ada kaitannya dengan maladministrasi dari kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Hal itu, sepanjang ditemukannya ada niat jahat dari para pelaku. "Kalau itu disengaja dan ada niat jahat, tentu menjadi pidana," pungkasnya. (ads)



TAGS :

Komentar