Desak Tuntaskan Dugaan Kasus 27 (IUP) Ilegal, GPM Unjuk Rasa di Depan Gedung KPK

  • 24 November 2021 21:45 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA  - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaen (DPD GPM) Provinsi Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (24/11/2021). 

Mereka meminta agar KPK segera menuntaskan dugaan kasus 27 izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal yang juga diduga melibatkan Gubernur Maluku Utara (Malut).

"Dugaan kasus 27 IUP ilegal sejak dilaporkan ke KPK sejak 4 tahun silam hingga kini tidak ada kejelasan hukum. Padahal Gubernur Malut diketahui suda dua kali dipanggil oleh KPK," ungkap Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek dalam siaran pers yang diterima MCWNEWS.COM pukul 19.34 WIT.

Menurut Sartono, sikap lembaga antirasuah yang menjadi harapan dan tumpuan masyarakat dalam penegakan kasus korupsi menjadi penistaan hukum di Indonesia. Apalagi KPK hanya mem-blakclist 27 perusahan yang memiliki IUP ilegal di Maluku Utara, namun tidak dapat mengusut aktor utamanya.

Sartono juga menduga bahwa KPK telah membangngun konspirasi dengan Gubernur Malut. Sebab kata dia, dari dugaan 27 IUP ilegal di Maluku Utara masih terdapat satu perusahan yakni PT. Sanatova diketahui masih mendapat izin eksplorasi pertambangan di daratan Oba Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2020.

"Bukan hanya Gubernur, tapi dalam dugaan kasus 27 IUP ilegal ini terdapat dugaan kuat keterlibatan Kadis Pertambangan Provinsi Malut dan Kadis ESDM Provinsi Malut," tulis pria yang biasa disapa Tono itu.

Selain itu, DPD GPM Malut juga berharap kepada KPK untuk melakukan kroscek secara detail terkait harta kekayaan para pejabat yang ada di Maluku Utara yang dinilai sangat diluar batas kewajaran sebagai seorang ASN.

"Sikap tegas kami adalah KPK agar segera memanggil dan memeriksa saudara KH. Abdul Gani Kasuba selaku Gubernur Malut, dan juga memeriksa harta kekayaan Kadis ESDM Malut maupun Kadis Pertambangan Provinsi Malut," tegas Ketua DPD GPM Malut. (wan)



TAGS :

Komentar