Kumpulkan Pengurus LPD, Kajari Badung Harap Tak Ada Lagi Tersangkut Hukum

  • 03 Desember 2021 14:30 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, BADUNG - Tim Intelijen Kejaksaan Kejari Badung melakukan kegiatan penerangan hukum terhadap LPD dan Pengurus LPD se Kabupaten Badung. Penerangan hukum tentang LPD dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. 

Kepala Kejaksaan Negeri Badung 
I Ketut Maha Agung menerangkan, selain merupakan tupoksi bidang Intelijen, tujuan utama dari kegiatan penerangan hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan Hukum kepada para pengurus LPD se Kabupaten Badung.

"Hal ini menjadi perhatian utama Kejaksaan Negeri Badung, karena belakangan ini marak beredar informasi terkait banyaknya LPD yang bermasalah di Kabupaten Badung," terangnya di Aula Kejaksaan Negeri Badung, Jumat (3/12/2021).

Maha Agung mengatakan, sebelumnya Kejari Badung sudah pernah menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus LPD di salah satu LPD yang berada di wilayah Badung.

Pada kegiatan penerangan hukum ini  karena masih dalam situasi pandemi untuk undangan peserta masih dibatasi, dan yang hadir sekitar 25 LPD.

"Di mana jumlah keseluruhan LPD di Badung sebanyak 122 LPD, kegiatan berlangsung selama 2 jam, yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab," jelasnya.

Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta memperlihatkan para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan penkum ini.

Salah satu peserta mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejari Badung, juga selama ini merasa bingung harus kemana untuk berkonsultasi tentang hukum.

"Namun dengan adanya kegiatan ini mereka merasa tenang, karena Kejari Badung sangat terbuka dan mempersilahkan untuk berkonsultasi permasalahan hukum kapan saja. Ini sangat membantu dan materi yang disampaikan juga sangat bermafaat untuk kita semua para pengurus LPD," ucap Kajari.

Ia lantas menyampaikan bahwa dengan diadakannya kegiatan penerangan hukum kepada para pengurus LPD se Kabupaten Badung ini, diharapkan para pengurus LPD di wilayah Badung bisa melakukan tugasnya secara professional dan tidak menggunakan uang LPD untuk kepentingan pribadi atau pengurusnya.

Ditambahkan, perlu diingat LPD itu dibuat untuk mensejahterakan masyarakat Desa Adat, bukan malah menyengsarakan masyarakat. 

"Sesuai dengan petunjuk pimpinan di mana kita akan mengedepankan proses pencegahan terlebih dahulu yaitu dengan cara memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada masyarakat dengan cara penerangan hukum dan penyuluhan hukum seperti ini," tuturnya.

Maha Agung berharap tidak ada lagi nanti kasus LPD yang masuk ke Kejari Badung. Ia juga ingin pengurus LPD di Kabupaten Badung bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, jangan sampai menyimpang dari itu. 

"Dan jika ada yang berani melakukan hal yang menyimpang dan merugikan masyarakat, saya tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan dan memberikan efek jera," tegasnya didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung, I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo. (ag)



TAGS :

Komentar