DAP Nilai Penanganan Kasus Korupsi Oleh Polda Papua Barat Tak Maksimal

  • 27 Desember 2021 21:25 WITA
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat Mananwir Paul Finsen Mayor

Males Baca?


MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat yang membawahi 11 kabupaten kota di Papua Barat menyoroti penanganan kasus korupsi di Provinsi Papua Barat yang kurang maksimal.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat Mananwir Paul Finsen Mayor mengatakan, pihaknya menilai penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kepolisian Daerah Papua Barat tak bergigi alias minim dan lemah.

"Hal ini bukan tanpa alasan, karena mulai dari awal Januari 2021 sampai dengan akhir Desember 2021 ini, seolah-olah Kepolisian Daerah Papua Barat hampir sama sekali tidak menunjukkan perkembangan kasus korupsi yang signifikan," ucapnya, Senin (27/12/2021).

Menurutnya, upaya penanganan korupsi selama ini hanya sebatas wacana di media, tapi untuk proses ke tahap berikutnya dan menuju ke pengadilan seperti hilang ditelan waktu.

"Hal ini sudah menjadi wacana di kalangan masyarakat adat Papua, kenapa sampai hari ini belum ada kasus korupsi besar yang diproses oleh Polda Papua Barat," tuturnya.

Hal ini kata Mananwir perlu mendapat perhatian serius dari Kapolda Papua Barat, sebab ini sudah menjadi penilaian masyarakat adat Papua terhadap kinerja Kepolisian Daerah Papua Barat.

"Masyarakat adat Papua butuh kepastian hukum terhadap berbagai macam kasus korupsi yang sudah sering dilaporkan ke Polda Papua Barat tapi ibarat hilang di telan bumi," ujarnya.

Semestinya ucap Manawir, harus ada pengumuman hasil penyelidikan dan atau penyidikan berbagai kasus korupsi yang selama ini digembar-gemborkan oleh pimpinan Polda Papua Barat, sehingga kepercayaan publik terhadap kinerja Kepolisian Daerah Papua Barat tetap terjaga dan dipercaya.

"Oleh sebab itu atas nama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat, kami mendesak agar Bapak Kapolda Papua Barat berserta semua jajaran bisa mengumumkan perkembangan berbagai kasus korupsi di penghujung tahun 2021 ini," pungkasnya. (ag/lis)



TAGS :

Komentar