Laporan Akhir Tahun KPK: 123 Orang Jadi Tersangka Sepanjang 2021

  • 30 Desember 2021 23:20 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil kinerjanya di bidang penindakan sepanjang 2021. Di mana, lembaga antirasuah telah melakukan 127 penyelidikan dan 105 penyidikan sepanjang tahun 2021.

Dari 105 penyidikan tersebut, sebanyak 123 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, sebanyak 108 perkara sudah masuk ke tahap penuntutan. Dari hasil penuntutan tersebut, 90 di antaranya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. 

"Selama tahun 2021, data per 28 Desember, KPK telah melakukan upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan rincian, jumlah tersangka 123 orang," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat menggelar konpers kinerja KPK tahun 2021 yang ditayangkan melalui akun YouTube KPK RI, Kamis (30/12/2021).

Alex menuturkan terdapat enam kasus korupsi yang cukup menarik perhatian publik versi KPK. Pertama, kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dkk. 

Juliari divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat karena terbukti menerima suap senilai total Rp32.482.000.000 terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. 

Kedua, kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa yang menyeret Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin. Berkas perkara kedua tersangka tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa KPK. Mereka akan menjalani persidangan. 

Kasus ketiga yaitu dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang sudah menjerat total 26 tersangka. Keempat, kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dan mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju. 

Kasus kelima yakni dugaan korupsi yang melibatkan PT Adonara Propertindo terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. "Keenam, perkara TPPU yang melibatkan 4 perkara antara lain pengurusan perkara di Mahkamah Agung, proyek di Buru Selatan, jual-beli jabatan Pemda Probolinggo dan suap pajak," sambungnya. (ads)



TAGS :

Komentar