KPK Terima Laporan Dugaan Penyimpangan Proyek di Era Ahok

  • 06 Januari 2022 17:10 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan penyimpangan proyek Pemprov DKI Jakarta di zaman kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ada sebanyak tujuh proyek yang dilaporkan ke lembaga antirasuh, hari ini.

Laporan dugaan penyimpangan proyek di DKI Jakarta tersebut dilaporkan ke KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK). Ada sejumlah nama pejabat negara yang dilaporkan oleh PNPK karena diduga telah merugikan negara terkait penyimpangan proyek di Jakarta.

"Ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu," kata Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Adapun, sebanyak tujuh proyek itu yakni pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras; pembangunan lahan Taman BMW; pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat; dan program dana CSR. Lalu, PNPK juga melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek reklamasi teluk Jakarta; pengadaan dana non-budgeter; dan beberapa penggusuran pemukiman perumahan warga.

Seluruh bukti dugaan penyimpangan dana itu sudah diberikan ke KPK. Lembaga Antikorupsi diharapkan menindaklanjuti laporan itu. "Kami berharap KPK pimpinan Pak Firli Bahuri ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi," ujar Adhie.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Juru bmBicara bidang penindakan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Lembaga Antikorupsi bakal mempelajari laporan sebelum menentukan sikap.

"Dalam proses verifikasi dan telaah ini tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak, sebagaimana diatur undang-undang," ujar Ali saat dikonfirmasi.

Ali memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan. Namun, tindaklajut laporan yang dilakukan KPK tidak melulu berupa penindakan.

"Masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan," ucap Ali. (ads)



TAGS :

Komentar