Ditetapkan Tersangka, Wali Kota Bekasi Terima Suap Proyek hingga Lelang Jabatan

  • 06 Januari 2022 21:40 WITA
Wali Kota Bekasi Gunakan Rompi Tahanan KPK

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka. Pemilik nama panggilan Bang Pepen tersebut diduga telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Selain Pepen, KPK juga menetapkan dua tersangka penerima suap lainnya. Keduanya yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bekasi, M Bunyamin (MB) dan Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong. Keduanya juga diduga menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Sedangkan tersangka pemberi suap, KPK menetapkan empat orang. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo (PT ME), Ali Amril (AA); pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen (LBM); Direktur PT Kota Bintang Rayatri (PT KBR) sekaligus Direktur PT Hanaveri Sentosa (HS), Suryadi (SY); serta Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin (MS).

"KPK menetapkan sembilan orang tersangka," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Politikus Golkar tersebut diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk mengintervensi lokasi lahan untuk proyek pengadaan.

"Tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan," beber Firli.


Halaman :

TAGS :

Komentar