KPK Bilang Pernyataan Putri Kandung Wali Kota Bekasi Hanya Buat Gaduh

  • 09 Januari 2022 06:56 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya pernyataan kontraproduktif dari Ade Puspita. Ade Puspita merupakan Putri Kandung Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Bang Pepen. KPK menyebut bahwa pernyataan Ade Puspita hanya akan membuat gaduh.

Demikian diungkapkan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menanggapi pernyataan Ade Puspita atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) bapaknya, Rahmat Effendi yang videonya viral di media sosial (medsos). Menurut Ade, bapaknya bukan kena OTT. Tak hanya itu, Ade menuding KPK sedang mengincar Partai Golkar.

"Ujaran kontraproduktif seperti itu hanya akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas," kata Ali melalui pesan singkatnya, Minggu (9/1/2022).

KPK pun memastikan penanganan perkara yang menjerat Rahmat Effendi dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang politik pelaku.

KPK turut menegaskan operasi tangkap tangan (OTT)  terhadap Rahmat Effendi dilakukan sesuai prosedur hukum dengan disertai dokumentasi mendetail.

"KPK juga melakukan dokumentasi secara detail baik foto maupun video dalam proses tangkap tangan tersebut yang begitu jelas dan sangat terang bahwa pihak-pihak yang terjaring dalam OTT beserta dengan barang buktinya," tegas Ali.

Ia menyampaikan, seseorang dapat disebut tertangkap tangan kala melakukan tindak pidana, segera sesudah beberapa saat melakukan, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Ali, hal tersebut penting dipahami oleh masyarakat agar tidak muncul persepsi yang keliru.

"Kami mengingatkan pihak-pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi dan asumsi yang keliru atau sengaja dibangun," tandas Ali.

KPK, kata dia, bakal segera mengagendakan pemeriksaan para saksi. Diharapkan para saksi kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik agar proses hukum berjalan efektif. 

"Dalam proses pembuktiannya nanti, tentu majelis hakim yang punya kewenangan mutlak dan independen untuk memutus apakah para pihak bersalah atau tidak," tandas Ali. (ads)



TAGS :

Komentar