Rawan Dikorupsi, KPK Bongkar Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa

  • 10 Januari 2022 17:15 WITA
Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah potensi risiko permasalahan pengelolaan dana desa. Sejumlah risiko permasalahan tersebut berpotensi akan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor). Ada sekira 14 potensi masalah pengelolaan dana desa.

Hal itu terungkap setelah KPK melakukan kajian terhadap pengelolaan dana desa. KPK sudah menaruh perhatian serius terkait pencegahan korupsi pengelolaan dana desa sejak 2015. Oleh karenanya, KPK membuat berbagai kajian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

"Dalam kajian tersebut KPK saat itu menemukan setidaknya 14 potensi persoalan yang meliputi empat aspek, yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Senin (10/1/2022).

Ipi membeberkan, ada empat persoalan yang berisiko dalam pengelolaan dana desa. Pertama, soal aspek regulasi dan kelembagaan. KPK menemukan permasalahan regulasi dan teknis pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa antar lembaga pemerintahan.

"KPK menemukan sejumlah persoalan terkait belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dan potensi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri," ungkap Ipi.

Kemudian, sambung Ipi, soal aspek tata laksana. KPK menemukan lima permasalahan soal aspek tata laksana dana desa. Lima permasalahan itu di antaranya, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.

Lantas, satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia. Selanjutnya, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah.

"Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa," imbuhnya.


Halaman :

TAGS :

Komentar