Rawan Dikorupsi, KPK Bongkar Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa

  • 10 Januari 2022 17:15 WITA
Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding

Males Baca?

Sementara pada aspek pengawasan, Ipi menjelaskan bahwa ada tiga potensi persoalan. Di antaranya yakni, efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah. Kemudian, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah.

"Serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, belum jelas," sambungnya.

Pada aspek sumber daya, KPK juga berpandangan soal pentingnya proses rekrutmen tenaga pendamping yang wajib dilakukan secara profesional dan cermat. Sebab, ada potensi atau celah korupsi dan kecurangan yang dilakukan tenaga pendamping oleh penegak hukum.

"Umumnya para oknum pendamping tersebut melakukan korupsi atau fraud dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa dan longgarnya pengawasan pemerintah," ungkap Ipi.

Dari kajian tersebut, kata Ipi, KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian terkait maupun pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penyaluran dana desa dengan membangun mekanisme pengawasan partisipatif.

Salah satunya, dengan membentuk sarana pengaduan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Kemudian, rekrutmen pendamping yang kredibel untuk membantu aparat desa mengalokasikan dana, sekaligus membuat laporan penggunaannya. Kata Ipi, sejumlah rekomendasi tersebut juga telah ditindaklanjuti.

"KPK meyakini potensi risiko dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih besar apabila aparat desa, pemerintah pusat, dan masyarakat tidak bersinergi mengawasi penggunaan anggaran yang besar tersebut," kata Ipi.


Halaman :

TAGS :

Komentar