Rawan Dikorupsi, KPK Bongkar Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa

  • 10 Januari 2022 17:15 WITA
Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding

Males Baca?

"Karenanya, KPK mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawal dana desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa sesuai dengan tujuannya," pintanya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membeberkan total dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak 2015. Jumlahnya fantastis, yakni sebesar Rp400,1 triliun. Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar pengelolaan dana itu harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran.

"Perlu saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini kita sudah menyalurkan Rp400,1 triliun," ucap Jokowi saat meluncurkan Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa di Jakarta, Senin, 20 Desember 2021.

Jokowi merinci, pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp20,8 triliun pada 2015. Kemudian, pada 2016 sudah menyalurkan Rp46,7 triliun; pada 2017 menyalurkan Rp59,8 triliun; 2018 sebesar Rp59,8 triliun; 2019 Rp69,8 triliun; pada 2020 Rp71,1 triliun; dan pada 2021 Rp72 triliun. "Totalnya Rp400,1 triliun," tuturnya.

Di sisi lain, Jokowi melihat APBD desa juga meningkat drastis. Pada 2014 itu rata-rata angkanya Rp329 juta, kemudian pada 2015 naik menjadi Rp701 juta, pada 2021 Rp1,6 miliar. "Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali," tandasnya.

"Sekali lagi Rp400,1 triliun gede sekali, begitu salah sasaran, begitu tata kelola tidak baik, bisa lari ke mana-mana, ini perlu saya ingatkan," tambah Jokowi. (ads)


Halaman :

TAGS :

Komentar