Berlangsung Daring, Unud Sosialisasikan TTE

  • 13 Januari 2022 22:15 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, DENPASAR - Universitas Udayana (Unud) mensosialisasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di SIMDOS, SIMAK dan SIRAISA. Sosialisai berlangsung daring melalui aplikasi Cisco Webex, Kamis (13/1/2022). 

Acara ini dibuka Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan serta dihadiri oleh para Kepala Biro, para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, BPU, Direktur RS Unud, para Kepala UPT dan USDI, para Koordinator Program Studi dan para Koordinator Bagian.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unud Prof. IGB Wiksuana dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai civitas Universitas Udayana patut bersyukur dan berbangga karena telah memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat baik.

Teknologi tersebut telah membantu dalam menjalankan rutinitas masing-masing di Universitas Udayana.

"Produk-produk TIK ini merupakan hasil kreativitas dan inovasi dari berbagai unit di lingkungan Universitas Udayana, yang diwujudkan melalui kolaborasi dengan Unit Sumber Daya Informasi sebagai penyedia TIK di lingkungan Universitas Udayana," ucapnya.

Menurutnya, fokus utama untuk menerapkan TIK yang menyeluruh di berbagai aspek kegiatan civitas adalah untuk meningkatkan efektivitas, reliabilitas, akurasi, dan efisiensi kerja, sehingga pada akhirnya mampu untuk meningkatkan akselerasi Universitas dalam pencapaian target-target kinerja Rektor.

Ditambahkan, sebagai salah satu inovasi terkini yang beberapa waktu lalu telah launching adalah Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di tiga sistem yang ada di lingkungan Universitas Udayana, yaitu Sistem Informasi Manajemen Dosen (SIMDOS), Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK), dan Sistem Informasi Arsip, Surat, dan Agenda (SIRAISA).

Kebijakan penerapan TTE ini oleh Rektor Universitas Udayana berlandaskan aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

Legalitas tanda tangan elektronik di Indonesia sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

"Tandatangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan manual," jelasnya.


Halaman :

TAGS :

Komentar