Heru Hidayat Divonis Nihil di Kasus Korupsi Asabri, MAKI Kecewa Seharusnya Dihukum Mati

  • 19 Januari 2022 10:47 WITA
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM), Heru Hidayat di kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Kendati demikian, MAKI tetap menghormati putusan tersebut.

"MAKI menghormati putusan tersebut namun tetap menyatakan kecewa atas putusan tersebut karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman melalui keterangan resminya, Rabu (19/1/2022).

Menurut Boyamin, semestinya hakim jika tidak memberi hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa, maka bisa tetap memberikan hukuman seumur hidup. Atau, kata Boyamin, hakim bisa juga memberikan hukuman seumur hidup secara bersyarat.

Hukuman seumur hidup bersyarat yang dimaksud Boyamin yaitu, jika hukuman penjara seumur hidup dalam perkara Jiwasraya bebas atau berkurang oleh upaya Peninjauan Kembali atau dapat Grasi, maka hukuman seumur hidup dalam perkara Asabri akan tetap berlaku.

"Berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika hakim menyatakan terdakwa bersalah, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Tidak boleh nihil karena hukuman sebelumnya dalam kasus Jiwasraya adalah seumur hidup dan bukan penjara dalam hitungan maksimal 20 tahun," beber Boyamin.

Boyamin berpendapat, putusan hukuman nihil hanya berlaku di perkara penjara yang terhitung yaitu 1 hari hingga maksimal 20 tahun. Jika hukuman seumur hidup, sambungnya, maka bisa dijatuhkan hukuman yang sama atau hukuman diatasnya yaitu mati.

"Putusan kemarin menyatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat terbukti, maka mestinya dipidana dan bukan nihil. Bisa seumur hidup atau MATI," tegasnya.

Merujuk Pasal 240 KUHAP, Boyamin menilai bahwa putusan hakim terhadap Heru Hidayat keliru. Sehingga, MAKI meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) harus melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan  keadilan masyarakat mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan negara, masyarakat dan nasabah secara berulang (Jiwasraya dan Asabri)," bebernya.


Halaman :

TAGS :

Komentar