Terbongkar Sosok Hakim dan Panitera Pengganti yang Diduga Kena OTT KPK

  • 20 Januari 2022 12:40 WITA

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 19 Januari 2022, kemarin. Tim mengamankan hakim dan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta seorang pengacara dalam operasi senyap tersebut.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro mengaku mendapat informasi soal OTT KPK terhadap pejabat pengadilan tersebut. Informasi tersebut, kata Andi, bersumber dari ketua Pengadilan Negeri Surabaya, pagi tadi.

Informasi yang diterima Andi, terdapat hakim PN Surabaya yang diamankan oleh tim penindakan KPK. Hakim tersebut dikabarkan adalah Itong Isnaeni Hidayat. Sementara Panitera Pengganti PN Surabaya yang turut diamankan dalam OTT adalah M Hamdan.

"Informasi dari Ketua PN Surabaya, bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00 - 05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat, SH MH Hakim PN Surabaya," kata Andi Samsan melalui pesan singkatnya, Kamis (20/1/2022).

"Begitu pula informasi yang diterima, nama Panitera Pengganti bernama Hamdan, SH juga turut diamankan," imbuhnya.

Berdasarkan cerita yang didapat Andi, informasi penangkapan hakim serta panitera pengganti itu baru diterima Ketua PN Surabaya pada pagi tadi. Di mana, tim KPK sempat mendatangi PN Surabaya pada pagi tadi untuk melakukan penyegelan ruang kerja Hakim Itong Isnaeni.

"Menurut Ketua PN Surabaya, penangkapan ini baru diketahui pagi tadi ketika KPK datang ke PN Surabaya dan langsung menyegel ruangan hakim dan setelah itu pergi," beber Andi.

Andi mewakili MA menyerahkan masalah yang diduga berkaitan dengan hakim dan panitera pengganti PN Surabaya ini kepada KPK. KPK sendiri mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

"Terhadap masalah ini untuk mengetahu apa sebenarnya yang terjadi kita tunggu saja penjelasan resmi dari KPK," pungkasnya. (ads)



TAGS :

Komentar